Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Ragu Target Jokowi Tahun Depan Tercapai  

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai target Gubernur DKI Joko Widodo soal pendapatan Jakarta dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 sebesar Rp 39,44 triliun kurang realistis. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Matnoor Tindoan mengungkapkan beberapa faktor yang menghambat pendapatan asli daerah.

Matnoor mengatakan, nilai tukar rupiah yang masih lemah secara makro akan berimbas pada tingginya harga barang. Sedangkan selama ini pendapatan asli daerah Jakarta lebih banyak dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan jasa.

Akibatnya, jika nilai rupiah masih lemah, ada kemungkinan daya beli masyarakat akan turun, yang bisa menyebabkan pendapatan dari sektor pajak akan turun. "Pendapatan daerah, terutama yang masih mengandalkan pajak, memang tidak terlepas dari ekonomi makro," kata Matnoor di Balai Kota kemarin. Ia membandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah hingga Oktober tahun ini yang masih sekitar 71 persen atau sebesar Rp 19,4 triliun dari target Rp 26,26 triliun dalam APBD Perubahan.

Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali pun menyoroti pendapatan asli daerah yang masih lebih banyak mengandalkan dari sektor pajak. Padahal, pendapatan dari sektor pajak hanya meningkat sekitar 12 persen per tahun. Lantaran itulah ia pesimistis bila DKI menargetkan kenaikan pendapatan dari sektor pajak hingga 40 persen. Ia menyebutkan salah satu contohnya. "Pajak restoran dalam APBD Perubahan 2013 yang angkanya Rp 1,4 triliun dinaikkan menjadi Rp 2 triliun," ujarnya.

Menanggapi keraguan anggota Dewan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah optimistis memasang target pendapatan tinggi karena sudah menerapkan sistem online. "Wajib pajak restoran, khususnya dari yang hanya 8.000 unit usaha bisa sampai dua kali lipat jika menggunakan online," katanya. Selain itu, DKI berencana menaikkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SYAILENDRA

Pendapatan Pajak dari Tahun ke Tahun
- 2010: Rp 10,7 triliun.
- 2011: Rp 15,2 triliun.
- 2012: Rp 19,2 triliun.
- 2013: Rp 19,4 Triliun hingga Oktober dari target Rp 26,6 triliun.
- 2014: Target pendapatan pajak direncanakan Rp 32,50 triliun.

Berita Terpopuler Lainnya
Bu Pur Panggil Kapolri 'Dik Tarman' 
9 Gaya Panggung Agnes Monica yang Bikin Heboh
Sandra Dewi Kepergok Mojok dengan Edgard di Kafe 
Ini Bu Pur yang Dikenal Mindo Rosa
Alasan Ahok Minta Pintu Tol Semanggi I Ditutup  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Jokowi kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Salah Satunya Soal IKN

23 menit lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pesan Jokowi kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Salah Satunya Soal IKN

Akmal Malik menuturkan dukungan terhadap IKN tak cuma pada pembangunan fisik, tapi juga sosial dan budaya masyarakat sekitar.


Kata Politikus Golkar dan Gerindra soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

34 menit lalu

Warga bercengkrama dengan latar belakang Istana Negara IKN di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. ANTARA/Muhammad Adimaja
Kata Politikus Golkar dan Gerindra soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Presiden Jokowi mengatakan, Keppres pemindahan ibu kota ke IKN semestinya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.


Rizieq Shihab Menggugat Jokowi: Agenda Sidang Perdananya Hari Ini

55 menit lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Rizieq Shihab Menggugat Jokowi: Agenda Sidang Perdananya Hari Ini

Rizieq Shihab melayangkan gugatan terhadap Presiden Jokowi, sidang perdananya digelar pada hari Selasa, 8 Oktober 2024, ini agendanya.


Top 3 Tekno: Tips dan Fitur Baru WhatsApp, Watak Jokowi menurut Walhi

2 jam lalu

Ilustrasi WhatsApp. shutterstock.com
Top 3 Tekno: Tips dan Fitur Baru WhatsApp, Watak Jokowi menurut Walhi

Top 3 Tekno Berita Terkini dipuncaki artikel tips tentang 6 langkah yang bisa diambil untuk mengatasi panggilan WhatsApp dari nomor tak dikenal.


Presiden Jokowi akan Buka BNI Investor Daily Summit Hari Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. ANTARA/Mega Tokan
Presiden Jokowi akan Buka BNI Investor Daily Summit Hari Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membuka acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Selasa, 8 Oktober 2024.


4 Negara Ini Pernah Alami Deflasi Parah Hingga Melumpuhkan Perekonomian

11 jam lalu

Ilustrasi bursa efek Amerika dan nilai mata uang dollar Amerika. Getty Images
4 Negara Ini Pernah Alami Deflasi Parah Hingga Melumpuhkan Perekonomian

Beberapa negara telah merasakan dampak parah dari deflasi, yang menyeret mereka ke dalam krisis panjang.


Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

12 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

Sampai September 2024, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai pemindahan ASN ke IKN.


Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba dilokasi acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

Presiden Jokowi disebut-sebut menyorongkan sejumlah nama sebagai menteri untuk mengisi kabinet Prabowo. Mulai Bahlil hingga Pratikno.


Respons Jokowi soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Berturut-turut: Coba Dicek Betul

15 jam lalu

Momentum Deflasi Bakal Berlanjut
Respons Jokowi soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Berturut-turut: Coba Dicek Betul

Presiden Jokowi akhirnya angkat suara terkait penyebab deflasi beruntun selama lima bulan


Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

16 jam lalu

Sekretaris Jenderal relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Dian Rahma Fika Alnina
Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

Ternyata masih banyak pihak yang salah kaprah anggap Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang negara. Terakhir disebut Pasukan Bawah Tanah Jokowi.