Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Asli Tidak Menolak Pembongkaran Vila  

image-gnews
Salah satu Vila yang sudah dihancurkan oleh Pemkab Bogor di desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, Rabu (27/11). TEMPO/Amston Probel
Salah satu Vila yang sudah dihancurkan oleh Pemkab Bogor di desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, Rabu (27/11). TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Cisarua - Penolakan pembongkaran vila di kawasan Puncak, menurut sejumlah warga, bukan dilakukan oleh warga asli. Ahmad, 65 tahun, warga Desa Citamiang, Kelurahan Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, mengatakan pelaku penolakan pembongkaran vila justru para pendatang yang akan kehilangan pekerjaan.

"Penjaga vila atau tukang menawarkan vila itu mayoritas bukan warga desa, tapi dari Sukabumi, Cianjur, atau Bogor," ujar Ahmad yang ditemui Tempo, Sabtu, 7 Desember 2013. "Mereka menolak pembongkaran vila karena takut kehilangan mata pencaharian." Dia menjelaskan, warga asli desa yang tinggal di antara vila-vila mewah itu kebanyakan bekerja di ladang atau berjualan, sehingga tidak khawatir jika ada pembongkaran vila.

Sejak akhir November lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor menggiatkan pembongkaran puluhan vila di sejumlah lokasi. Di Kampung Pondok Caringin, Cisarua, yang terletak sekitar 8 kilometer dari Desa Citamiang, lebih dari 20 vila yang dibangun tanpa izin resmi telah rata dengan tanah. Warga desa ini sempat menghadang petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang akan merobohkan vila-vila tersebut pada Rabu, 4 Desember 2013.

Nita, 40 tahun, warga asli Desa Pondok Caringin yang membuka warung kelontong di jalan masuk desa, membenarkan mayoritas penjaga vila di sana bukan warga asli. Dia mengaku khawatir warungnya jadi sepi pembeli jika sudah tidak ada vila di Desa Caringin. "Rata-rata vila di sini kan disewakan, kalau tamu lagi banyak ya jualan saya juga laku."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal yang sama diungkapkan Rochimat, 45 tahun, warga Cianjur yang bekerja di salah satu vila di Citamiang. "Memang yang kerja di vila biasanya orang luar desa." Tapi dia menyatakan tak keberatan jika ada pembongkaran vila di Citamiang. "Ya, saya sih ikut majikan saja, kalau memang dibongkar cari kerjaan lain." (Baca: Warga Bakar Vila Orange Milik Probosutedjo dan Rusuh di Puncak, Penjaga Vila Siapkan Bom Molotov)

PRAGA UTAMA

Berita Lainnya:
Di Yogya, Pendidikan Termasuk Paling Bermasalah
Polisi Lanjutkan Penyelidikan Kasus Mahasiswa ITN
Penerimaan Pajak Tahun Ini Merosot
Jadi Model Iklan, Jokowi: Saya Ganteng Enggak?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar

4 Januari 2020

Presiden Joko Widodo meninjau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat 3 Januari 2020. Presiden ingin memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal. Waduk ini dilengkapi dengan pompa yang  fungsi utamanya pada saat kondisi banjir dan pasang air laut (rob), dimana air akan dipompa dari Waduk Pluit ke laut. Foto/Biro Pers
DPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar

DPR menyebut vila liar di puncak milik pembesar menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya. Presiden Jokowi perlu turun tangan.


Banjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar

4 Januari 2020

Warga korban banjir berada di dalam tenda darurat di bantaran rel kereta Pesing, Jakarta Barat, Jumat, 3 Januari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja
Banjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar

DPR mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya adalah vila liar di puncak milik para pembesar atau tokoh Ibu Kota.


Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak

17 September 2019

Vila Liar di Puncak Dibongkar
Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun dua tahun terakhir belum memiliki data terbaru jumlah bangunan liar di kawasan Puncak.


Pemkab Bogor-Perhutani Akan Bongkar Vila Liar Puncak di Cisadon

21 Maret 2018

Vila di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat,  [TEMPO/ Arif Fadillah]
Pemkab Bogor-Perhutani Akan Bongkar Vila Liar Puncak di Cisadon

Pemerintah Kabupaten Bogor akan berkoordinasi dengan Perum Perhutani KPH Bogor dalam ekseskusi belasan bangunan vila liar Puncak Blok Cisadon.


Maraknya Kembali Vila Liar Puncak Membuat Potensi PAD Hilang

21 Maret 2018

Vila Liar di Puncak Akan Terus Dibongkar
Maraknya Kembali Vila Liar Puncak Membuat Potensi PAD Hilang

Meningkatnya jumlah bangunan dan vila liar Puncak di tiga kecamatan setiap tahun, bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.


Bogor Akan Razia Lagi Ratusan Vila Liar Puncak, Sebab...

19 Maret 2018

Vila Liar di Puncak Akan Terus Dibongkar
Bogor Akan Razia Lagi Ratusan Vila Liar Puncak, Sebab...

Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan razia sekaligus memverfikasi ulang bangunan dan ratusan vila liar Puncak meliputi 3 kecamatan.


Satpol PP Ulur Pembongkaran Vila Liar Puncak di Cisadon

9 Maret 2018

Vila Mewah di Puncak Dibongkar
Satpol PP Ulur Pembongkaran Vila Liar Puncak di Cisadon

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor akan mengirim surat peringatan pertama hingga ketiga sebelum membongkar vila liar Puncak di Blok Cisadon.


Vila Liar Puncak Dibongkar, Sandiaga Uno: Belum Ada Dana Hibah

8 Maret 2018

Vila Liar di Puncak Dibongkar
Vila Liar Puncak Dibongkar, Sandiaga Uno: Belum Ada Dana Hibah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum memastikan apakah DKI akan memberikan dana kemitraan khusus untuk pembongkaran vila di hulu Ciliwung.


Menjelajahi Vila Liar di Puncak Milik Jenderal dan Pengacara

5 Maret 2018

Lahan konservasi 370 ha yang dikuasai sejumlah jenderal, pengusaha, dan pengacara di Blok Cisadon atau kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cipayung-Megamendung dan RPH Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat [Foto: Avit Hidayat].
Menjelajahi Vila Liar di Puncak Milik Jenderal dan Pengacara

Ada lima jenderal, pengusaha dan pengacara yang membangun vila liar di Puncak dan telah disegel KLHK.


15 Vila di Puncak Milik Jenderal dan Pengacara Akan Dibongkar

5 Maret 2018

Lahan konservasi 370 ha yang dikuasai sejumlah jenderal, pengusaha, dan pengacara di Blok Cisadon atau kawasan Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cipayung-Megamendung dan RPH Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat [Foto: Avit Hidayat].
15 Vila di Puncak Milik Jenderal dan Pengacara Akan Dibongkar

Lima jenderal, sejumlah pengacara dan pengusaha menguasai hutan lindung 370 hektare di Blok Cisadon, Kabupaten Bogor.