Guru Honorer Depok Dapat Dana Insentif Rp 1 Juta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan guru honorer saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti

    Ratusan guru honorer saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok mencairkan dana insentif sebesar Rp 16,4 miliar bagi para guru honorer di kota itu. Para guru dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas akan menerima tambahan uang sebesar Rp 1 juta per orang.

    Kepala Bidang Pendidikan Informal dan Nonformal Kota Depok, Khaeruddin, mengatakan ada sebanyak 16.492 guru honorer yang akan menerima dana insentif itu. "Proses pengucurannya masih berlangsung," kata dia, Selasa, 17 Desember 2013.

    Menurut Khaerudin, pengucuran dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga guru mampu bekerja secara profesional. Dengan begitu, mutu pendidikan dan pengajar di Depok diharapkan terus meningkat.

    Khairuddin mengklaim jumlah dana insentif pada tahun ini naik lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 300 ribu per orang. "Kami berharap uang ini dimanfaatkan dengan baik. Bukan untuk jalan-jalan ke mal atau hiburan," kata dia.

    Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Muhammad Nurdin, mengatakan sebenarnya ada 20 ribu guru honorer yang berhak menerima dana insentif itu. Jumlah itu didasari data yang diajukan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Tapi, Dinas Pendidikan Kota Depok telah melakukan validasi kembali terkait dengan keberadaan setiap guru honorer itu. "Data BMPS harus divalidasi dan hasilnya itu," katanya.

    Menurut Nurdin, lebih dari tiga ribu guru tidak bisa menerima insentif karena sampai saat ini belum jelas mengajar di mana dan dari yayasan apa. Meski begitu, Nurdin tidak ingin menuduh adanya data fiktif dari BMPS. "Itu karena belum ada keterangan yang jelas," katanya.

    ILHAM TIRTA

    Terpopuler
    Atut Tersangka, Golkar: Tiada Maaf bagimu 
    Atut Tersangka, Rano Karno Disiapkan Jadi Gubernur 
    KPK Resmi Tetapkan Atut sebagai Tersangka
    Cium Bibir Polisi Saat Berdemo Berbuah Tuntutan
    Soal Mita Diran, Benarkah Copywriter Muda Suka Lembur?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.