Ahok: Makam Bikin Serapan Anggaran Meleset

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Guberur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak keberatan meski penyerapan APBD 2013 tak mencapai target 97 persen. Dia menilai, jika penyerapan sampai angka 80-90 persen pun sudah cukup baik.

    "Tidak masalah karena dulu ketika menganggarkan kan tidak pas, karena belum ada harga satuan barang," ujar Ahok di rumahnya di kawasan Pluit pada Rabu malam, 25 Desember 2013.

    Hal itu, kata dia, akan bisa diatasi dengan digunakannya sistem e-budgeting, e-katalog, serta e-audit. Sistem e-budgeting untuk menentukan anggaran, sudah mulai digunakan dalam menyusun APBD 2014. "Memang belum sempurna, tetapi sudah mulai berjalan," katanya.

    Selain itu, masalah pembebasan lahan juga diakui menyebabkan penyerapan anggaran tak maksimal. Dua dinas yang memberikan pengaruh besar adalah Dinas Perumahan serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ,Endang Widjajanti, mengatakan penyerapan anggaran baru mencapai 71,1 persen dari total APBD 2013 Rp 50,1 triliun. Penyebab rendahnya serapan adalah masalah pembebasan tanah dan banyaknya peserta lelang yang menawar jauh di bawah plafon anggaran. Gubernur Joko Widodo juga akhirnya menurunkan target penyerapan menjadi di atas 90 persen.

    ANGGRITA DESYANI

    Berita Lain:
    Libur Akhir Tahun, Peziarah Makam Gus Dur Melonjak
    Bos Cardiff City Beli Klub Bosnia
    Di Mana Ratu Atut Biasa Bertahun Baru?
    Hari Ini Jakarta Diperkirakan Kembali Hujan
    Mengapa Efek Vaksin Flu Lebih Ampuh pada Wanita?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.