Tiga Bulan Mendatang, Tak Ada Lagi KJS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyapa warga saat pembagian KJS (Kartu Jakarta Sehat) di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyapa warga saat pembagian KJS (Kartu Jakarta Sehat) di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Berlakunya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 ini membuat program Kartu Jakarta Sehat (KJS) milik Provinsi DKI Jakarta melebur ke dalamnya. Nantinya, program kesehatan yang berjalan mulai November 2012 itu bakal ikut serta dalam sistem JKN.

    Tapi, Anda yang sudah terdaftar dalam program KJS tak perlu khawatir. Soalnya, peserta KJS sudah otomatis beralih status menjadi peserta JKN.

    "Dalam tiga bulan, kartunya akan diganti menjadi kartu JKN," kata Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati dalam acara pencanangan KJN untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RS Fatmawati, Rabu, 1 Januari 2014.

    Malah ada keuntungan yang didapat masyarakat dengan adanya JKN. "Warga bisa berobat di rumah sakit di luar Jakarta, soalnya ini sudah masuk dalam sistem nasional, bukan hanya DKI," katanya.

    Pemprov DKI juga tetap membuka pendaftaran peserta JKN di puskesmas. Caranya, dengan membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan pas foto. "Peserta KJN ini juga akan kami evaluasi setiap tiga bulan, karena mungkin ada peserta yang meninggal, lahir, atau pindah domisili," ujar Dien.

    Keuntungan juga didapat Pemprov DKI Jakarta. Soalnya, kini mereka berbagi tanggungan dengan pemerintah pusat untuk membiayai asuransi kesehatan warga tak mampu. Sebanyak 1,2 juta penduduk miskin yang tercatat Badan Pusat Statistik akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Sementara 2,3 juta warga rentan miskin akan dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Saat ini sudah ada 3,4 juta warga yang sudah terdaftar sebagai peserta KJS. Pemerintah berharap warga bisa berinisiatif mendaftarkan dirinya secara aktif di puskesmas. Jangan menunggu sakit baru mengurus kartu.

    Preminya pun turun menjadi Rp 19.225 per orang setiap bulan. Tahun lalu, Pemprov DKI membayar premi Rp 23.000 per orang setiap bulan. "Asuransi kan begitu, semakin banyak pesertanya akan semakin murah," kata Dien.

    Padahal, jumlah tagihan yang bisa dibayarkan pemerintah ke rumah sakit peserta JKN akan bertambah. "Tarif Ina-CBGs tahun ini naik 53 persen dibandingkan tahun lalu," ujar Dien.

    Menurut dia, pemerintah pusat sudah mendapat masukan dari uji coba program di Jakarta selama 2013. Sepanjang tahun lalu, rendahnya tarif biaya kesehatan menjadi keluhan utama rumah sakit, terutama rumah sakit swasta.

    ANGGRITA DESYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.