Jokowi Klaim APBD Jakarta Terserap 88-92 Persen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi (topi merah) meninjau lokasi banjir dengan menaiki gerobak di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, pada 17 Januari 2013. TEMPO/Tony Hartawan

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi (topi merah) meninjau lokasi banjir dengan menaiki gerobak di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, pada 17 Januari 2013. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimistis penyerapan APBD 2013 bisa melampaui penyerapan pada 2012. Meski tak sampai target awal sebesar 97 persen, Jokowi yakin kinerja jajarannya sudah lebih baik.

    "Perkiraan saya, antara 88 sampai 92 persen," katanya di RS Fatmawati seusai pencanangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu, 1 Januari 2013.

    Menurut dia, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa mencapai target penyerapan sebesar 97 persen. Tetapi ada pula yang melenceng jauh dan hanya bisa menyerap sekitar 70 persen anggaran. Kendala utamanya, masih soal pembebasan lahan. "Di PU, pertamanan, sampai masalah pasar kendalanya soal tanah," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

    Menurut dia, tak jarang pemerintah sudah mengantongi sertifikat tanah, namun kemudian ada warga yang menggugat tanah tersebut. Selain itu, ada pula efisiensi yang dilakukan sehingga pagu anggaran tak seluruhnya terserap.

    Soalnya penggunaan e-katalog disebut bisa menghemat anggaran. Pembelian secara langsung itu mampu memangkas biaya untuk lelang yang juga memakan waktu.

    Berita lengkap Jokowi klik: #Jokowi | Joko Widodo.

    ANGGRITA DESYANI

    Terpopuler
    Kocak, Gaya Obrolan 'Gak Nyambung' SBY 
    Kebangetan, Pejabat Bisa Disogok Dolar Langka
    Jelang Tahun Baru, Atut Sulit Tidur di Penjara
    Diungkit soal Aburizal, Idrus Marham Pasang Badan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.