Wajib Naik Angkutan, PNS Harus Berangkat Dini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kedua kiri) bersama sejumlah penggiat bersepeda, mengayuh sepeda mereka dari jalan Taman Suropati ke Balaikota,  Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/11). Kegiatan Jokowi bersepeda ke Balai Kota itu akan menjadi agenda rutin pada setiap hari Jumat, dan sekaligus kampanye sepeda sebagai alat transportasi masyarakat Indonesia. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kedua kiri) bersama sejumlah penggiat bersepeda, mengayuh sepeda mereka dari jalan Taman Suropati ke Balaikota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/11). Kegiatan Jokowi bersepeda ke Balai Kota itu akan menjadi agenda rutin pada setiap hari Jumat, dan sekaligus kampanye sepeda sebagai alat transportasi masyarakat Indonesia. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO , Jakarta - Asisten Perekonomian Wali Kota Jakarta Barat, Isnawa Adji, mengatakan dirinya tidak keberatan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melarang pegawai negeri menggunakan kendaraan pribadi. "Soalnya rumah saya dekat, sekitar 15 menit bersepeda dari kantor," kata Isnawa, Rabu, 1 Januari 2013.

    Pemerintah DKI Jakarta bakal menerapkan aturan baru yang mewajibkan pegawai negeri menggunakan angkutan umum. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur No 150 Tahun 2013. Isinya, setiap pegawai negeri di lingkungan DKI Jakarta wajib menggunakan angkutan umum pada Jumat pekan pertama setiap bulan. Mereka dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.

    Menurut Isnawa, dia khawatirk kebijakan itu akan merepotkan rekan-rekan sejawatnya yang   tinggal jauh dari kantor. "Banyak yang rumahnya di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Kasihan juga mereka setiap hari harus berangkat jam 05.00 atau 05.30," katanya.

    Oleh sebab itu, Isnawa menyarankan agar pemerintah provinsi mempertimbangkan faktor domisili dalam menempatkan pegawai. "Jadi, pegawai lebih leluasa, tidak capek di jalan juga supaya lebih produktif," kata salah satu camat yang mendapat promosi usai lelang jabatan itu. Selain itu, camat dan lurah juga sebaiknya diminta menempati rumah dinas agar lebih dekat ke kantor.

    Pemerintah juga dinilai perlu menambah bus-bus jemputan kantor agar pegawai tak perlu bersusah-susah membawa kendaraan pribadi. Cara itu, kata Isnawa, bisa jadi jitu mengurangi volume perjalanan dengan kendaraan pribadi di Jakarta.

    ANGGRITA DESYANI

    Berita lain:
    Begini Kronologi Penggerebekan Teroris Ciputat

    Malam Tahun Baru Tak Hujan, Pawang Sukses?

    Teroris Ciputat dan Cerita Sebelum Penggerebekan

    Enam Teroris Ciputat Akhirnya Tewas

    Marzuki Alie Ibaratkan KPK seperti Polantas

    Warga Kampung Sawah Tak Kenal Teroris Ciputat

    Sutarman Tak Berkomentar Soal Teroris Ciputat  




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.