Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Instruksi Jokowi PNS Naik Angkutan Umum Diragukan  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Seorang PNS saat di Balaikota Jakarta, (2/1). Peraturan tentang pemakaian seragam pakaian adat Betawi bagi seluruh jajaran PNS di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut guna melestarikan kebudayaan Betawi. Tempo/Tony Hartawan
Seorang PNS saat di Balaikota Jakarta, (2/1). Peraturan tentang pemakaian seragam pakaian adat Betawi bagi seluruh jajaran PNS di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut guna melestarikan kebudayaan Betawi. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan Gubernur DKI Joko Widodo agar pegawai negeri sipil di Jakarta tak menggunakan kendaraan pribadi pada Jumat setiap bulan pada minggu pertama menimbulkan reaksi beragam. Instruksi Gubernur No. 150 Tahun 2013 itu akan berlaku mulai besok, Jumat, 3 Januari 2014.

Sejumlah PNS yang rumahnya dekat Bali Kota dan sejumlah perkantoran pemerintah DKI dan terbiasa naik angkutan umum santai-santai saja dengan instruksi itu. Namun, mereka tak yakin aturan itu efektif bagi yang rumahnya jauh. Ied Sabila, salah satu pegawai Biro Humas dan Protokol DKI Jakarta, mengaku tidak keberatan.

"Setiap Senin sampai Jumat saya naik kereta, jadi enggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang kesulitan mengakses angkutan umum itu saya ragu," kata Ied ketika dihubungi pada Kamis, 2 Januari 2013.

Menurut dia, kantor memang menyediakan bus jemputan bagi pegawai yang menuju daerah seperti Bekasi dan Depok. Namun, banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Soalnya, perjalanan menggunakan angkutan umum harus berganti-ganti kendaraan. "Tetapi sejauh ini lebih banyak teman yang menggunakan angkutan umum dan jemputan," katanya.

Pendapat serupa juga disampaikan Asisten Bidang Perekonomian Wali Kota Jakarta Barat, Isnawa Adji. Pria itu tidak keberatan dengan aturan baru karena rumahnya dekat dengan kantor. "Naik sepeda hanya 15 menit," ujar mantan Camat Tambora itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya, tak banyak pegawai yang rumahnya dekat dengan kantor. "Jadi, bus-bus jemputan itu harus lebih maksimal. Kasihan juga yang rumahnya jauh dari Kantor Wali Kota Jakarta Barat, seperti di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, dari Bekasi juga banyak," katanya.

Menurut Isnawa, sampai saat ini faktor domisili belum menjadi pertimbangan dalam menempatkan pegawai. Oleh sebab itu, tak jarang para pegawai harus berangkat sangat pagi agar bisa sampai tepat waktu. "Padahal, kalau dekat bisa lebih produktif karena tak capek di jalan," ujar dia.

ANGGRITA DESYANI

Berita lain:
Ahok Goyang Jakarta dengan Lagu Terajana

Begini Kronologi Penggerebekan Teroris Ciputat 

Teroris Ciputat dan Cerita Sebelum Penggerebekan 

Enam Teroris Ciputat Akhirnya Tewas

Jakarta Zaman Baheula, Pawang Hujan Dikerangkeng 

Sutarman Tak Berkomentar Soal Teroris Ciputat 

Kapolri Tiba di Lokasi Penggerebekan Teroris

Tahun Baru, Jokowi-Ahok Pakai Seragam Kotak-Kotak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

8 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Genosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

11 hari lalu

Demonstran pro-Palestina melakukan protes saat konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berkecamuk di Munich, Jerman, 9 Oktober 2023. REUTERS/Christine Uyanik
Genosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

Para pegawai pemerintah menyerukan Jerman dan Belanda untuk menghentikan pengiriman senjata karena masalah hak asasi manusia di Gaza


Fasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini

42 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Fasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini

Pemerintah akan memberi sejumlah fasilitas istimewa bagi PNS yang bersedia pindah ke IKN dengan membawa keluarga mereka.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

44 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

11 Februari 2024

Ilustrasi sakit perut (pixabay.com)
Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas


Kenaikan Gaji ASN, Menteri Azwar Anas: Cair 1-2 Hari Lagi

30 Januari 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas ditemui di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Kenaikan Gaji ASN, Menteri Azwar Anas: Cair 1-2 Hari Lagi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebut kenaikan gaji ASN akan segera cair.


Gaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya

30 Januari 2024

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta tengah beraktivitas pada hari pertama masuk bekerja usai libur lebaran di Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Sejumlah kantor pemerintahan dan swasta kembali beroperasional setelah libur Lebaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya

Presiden Joko Widodo mengesahkan aturan kenaikan gaji PNS tahun ini. Berikut besaran kenaikannya.


Terungkap, PM Belanda Ingin Bantu Israel Lolos Tuntutan dari Kejahatan Perang

26 Januari 2024

PM Belanda Mark Rutte dan Menteri Keuangan Sigrid Kaag menghadiri pidato Raja Willem-Alexander saat pemerintah menyampaikan anggaran tahunannya, di Den Haag, Belanda 20 September 2022. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Foto
Terungkap, PM Belanda Ingin Bantu Israel Lolos Tuntutan dari Kejahatan Perang

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte bertanya kepada Kementerian Hukum Belanda bagaimana agar Israel lolos dari tuntutan kejahatan perang


Mulai 2024, PNS Bisa Diusulkan Naik Pangkat 6 Kali dalam Setahun

1 Januari 2024

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis, 2 September 2021.  Sebanyak 800 peserta mengikuti tes tersebut dengan  menerapkan protokol kesehatan ketat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mulai 2024, PNS Bisa Diusulkan Naik Pangkat 6 Kali dalam Setahun

Pegawai negeri sipil atau PNS bisa diusulkan naik pangkat sebanyak enam kali dalam setahun mulai Januari 2024. Apa sebabnya?