Instruksi Jokowi PNS Naik Angkutan Umum Diragukan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang PNS saat di Balaikota Jakarta, (2/1). Peraturan tentang pemakaian seragam pakaian adat Betawi bagi seluruh jajaran PNS di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut guna melestarikan kebudayaan Betawi. Tempo/Tony Hartawan

    Seorang PNS saat di Balaikota Jakarta, (2/1). Peraturan tentang pemakaian seragam pakaian adat Betawi bagi seluruh jajaran PNS di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut guna melestarikan kebudayaan Betawi. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan Gubernur DKI Joko Widodo agar pegawai negeri sipil di Jakarta tak menggunakan kendaraan pribadi pada Jumat setiap bulan pada minggu pertama menimbulkan reaksi beragam. Instruksi Gubernur No. 150 Tahun 2013 itu akan berlaku mulai besok, Jumat, 3 Januari 2014.

    Sejumlah PNS yang rumahnya dekat Bali Kota dan sejumlah perkantoran pemerintah DKI dan terbiasa naik angkutan umum santai-santai saja dengan instruksi itu. Namun, mereka tak yakin aturan itu efektif bagi yang rumahnya jauh. Ied Sabila, salah satu pegawai Biro Humas dan Protokol DKI Jakarta, mengaku tidak keberatan.

    "Setiap Senin sampai Jumat saya naik kereta, jadi enggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang kesulitan mengakses angkutan umum itu saya ragu," kata Ied ketika dihubungi pada Kamis, 2 Januari 2013.

    Menurut dia, kantor memang menyediakan bus jemputan bagi pegawai yang menuju daerah seperti Bekasi dan Depok. Namun, banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Soalnya, perjalanan menggunakan angkutan umum harus berganti-ganti kendaraan. "Tetapi sejauh ini lebih banyak teman yang menggunakan angkutan umum dan jemputan," katanya.

    Pendapat serupa juga disampaikan Asisten Bidang Perekonomian Wali Kota Jakarta Barat, Isnawa Adji. Pria itu tidak keberatan dengan aturan baru karena rumahnya dekat dengan kantor. "Naik sepeda hanya 15 menit," ujar mantan Camat Tambora itu.

    Masalahnya, tak banyak pegawai yang rumahnya dekat dengan kantor. "Jadi, bus-bus jemputan itu harus lebih maksimal. Kasihan juga yang rumahnya jauh dari Kantor Wali Kota Jakarta Barat, seperti di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, dari Bekasi juga banyak," katanya.

    Menurut Isnawa, sampai saat ini faktor domisili belum menjadi pertimbangan dalam menempatkan pegawai. Oleh sebab itu, tak jarang para pegawai harus berangkat sangat pagi agar bisa sampai tepat waktu. "Padahal, kalau dekat bisa lebih produktif karena tak capek di jalan," ujar dia.

    ANGGRITA DESYANI

    Berita lain:
    Ahok Goyang Jakarta dengan Lagu Terajana

    Begini Kronologi Penggerebekan Teroris Ciputat 

    Teroris Ciputat dan Cerita Sebelum Penggerebekan 

    Enam Teroris Ciputat Akhirnya Tewas

    Jakarta Zaman Baheula, Pawang Hujan Dikerangkeng 

    Sutarman Tak Berkomentar Soal Teroris Ciputat 

    Kapolri Tiba di Lokasi Penggerebekan Teroris

    Tahun Baru, Jokowi-Ahok Pakai Seragam Kotak-Kotak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.