Dilarang Bawa Mobil, Wali Kota Jaktim Naik Taksi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memarkir sepedanya sesampainya di Balaikota Jakarta (3/1). Jokowi menginstruksikan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi setiap Jumat yang berlaku sejak Jumat (3/1). ANTARA/Wahyu Putro A

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memarkir sepedanya sesampainya di Balaikota Jakarta (3/1). Jokowi menginstruksikan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi setiap Jumat yang berlaku sejak Jumat (3/1). ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Timur, Krisdianto, mematuhi Instruksi Gubernur DKI Nomor 150 Tahun 2013 ihwal pegawai negeri dilarang memakai kendaraan pribadi ke kantor. Ia menggunakan taksi dari rumahnya di daerah Bekasi ke kantornya di Pulogebang, Cakung. Angkutan yang sama juga dia gunakan saat harus memenuhi panggilan tugas ke Balai Kota.

    Menurut Krisdianto, ternyata menggunakan angkutan umum lebih irit dibandingkan memakai kendaraan pribadi. "Per tiga hari saya beli bahan bakar Rp 200 ribu. Tapi menggunakan angkutan umum jauh lebih hemat," ujarnya, Jumat, 3 Januari 2014.

    Krisdianto menilai kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut cukup efektif untuk mengurangi kemacetan di jalan. Bahkan, dari Balai Kota pun dapat ditempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan taksi. "Jalanan cukup lengang tadi."

    Krisdianto mengatakan, meski sudah ada kebijakan yang melarang pegawai negeri membawa kendaraan pribadi, masih ada beberapa pegawai yang melanggar. Dia bisa memaklumi dengan alasan, "Wajar saja, ini kebijakan baru, masih butuh penyesuaian."

    Nantinya, kata Krisdianto, ia akan memberikan sanksi jika masih menemukan anak buahnya yang menggunakan mobil pribadi. "Kami masih tinjau sanksi seperti apa yang mesti dikenakan. Bisa saja sanksi administrasi, baik teguran atau potong tunjangan kerja daerah," ujar dia.

    ERWAN HERMAWAN

    Berita sebelumnya:
    Efektivitas PNS Wajib Naik Angkutan Umum Diragukan
    Wajib Naik Angkutan, PNS Harus Berangkat Dini
    Pegawai Naik Angkutan, Jokowi: Masih Anget-angetan
    Pegawai DKI Naik Angkutan: Enggak Berat, Kok...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.