Menpora Belum Izinkan Pembongkaran Stadion Lebak Bulus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mulai mengerjakan proyek pembangunan Mass Rapid Transit di Dukuh Atas, Jakarta, (10/10). Proyek MRT tahap I sepanjang 15,7 km ini menelan biaya senilai USD1,5 milar atau sekitar Rp15 trilliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pekerja mulai mengerjakan proyek pembangunan Mass Rapid Transit di Dukuh Atas, Jakarta, (10/10). Proyek MRT tahap I sepanjang 15,7 km ini menelan biaya senilai USD1,5 milar atau sekitar Rp15 trilliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan kementeriannya belum mengizinkan pembongkaran Stadion Lebak Bulus karena menunggu kejelasan ihwal stadion penggantinya. Belum beresnya sertifikat tanah Taman BMW (Bersih, Manusiawi, Wibawa), Sunter, Jakarta Utara, sebagai lokasi pengganti Stadion Lebak Bulus membuat Menpora belum bisa mengeluarkan izin.

    “Kami harus memastikan bahwa stadion pengganti Lebak Bulus jelas, karena penghilangan sebuah fasilitas olahraga harus diikuti dengan adanya fasilitas olahraga yang baru,” kata Menteri Roy saat ditemui di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin, 6 Januari 2014.

    Stadion Lebak Bulus akan dirobohkan sebagai konsekuensi pembangunan depo MRT (mass rapid transit) DKI Jakarta. Rencananya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun stadion sepak bola bertaraf internasional sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus di lahan Taman BMW. Namun, pembangunan ini terhambat masalah sertifikasi tanah. Badan Pertanahan Nasional belum bisa mengeluarkan sertifikat tanah lantaran masih ada kasus sengketa di lahan seluas 66,6 hektare itu.

    “Masalah administrasi Taman BMW harus jelas dulu,” kata Roy. “Yang bisa saya berikan adalah kalau sudah pasti, nanti di Taman BMW ada pengganti dari Stadion Lebak Bulus.”

    Menurut Menpora, pemindahan atau perubahan fasilitas olahraga di daerah memang harus dilakukan atas izin Menpora. “Sama seperti di Semarang ketika ruislag GOR Simpang Lima, saat itu Gubernur Jawa Tengah harus meminta izin kepada menteri waktu itu untuk memindahkan GOR Simpang lima ke tempat lain,” ujarnya.

    Sedangkan semua hal di luar urusan pemindahan fasilitas olahraga, menurut Roy, berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

    GADI MAKITAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.