TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa PT Transjakarta tidak boleh menaikkan tarif penumpang. Berubahnya status unit pengelola (UP) menjadi badan usaha milik daerah PT Transjakarta tak lantas membuat perusahaan harus mengejar keuntungan melalui kenaikan tarif.
"Meskipun kalau perseroan ada orientasi keuntungan, pelayanan tetap nomor satu," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Januari 2014. Tarif Transjakarta memang belum pernah naik selama sembilan tahun. Sejak pertama beroperasi pada 2005, harga tiket Transjakarta tetap Rp 3.500.
Jokowi tak keberatan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menambah besaran subsidi kepada Transjakarta agar bisa menjual tiket dengan harga murah. Dia berharap subsidi itu bisa membuat warga semakin tertarik menggunakan Transjakarta. "Subsidi kalau besar tetapi bisa mengurangi kemacetan, itu yang kami cari," ujar Jokowi.
Selain memberi subsidi operasional bagi Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta juga akan menambah jumlah bus-bus baru. Pada 2013 kemarin, pemerintah membeli 656 bus Transjakarta dan bus sedang. Bus-bus itu sudah datang secara bertahap sejak akhir Desember 2013 hingga Januari 2014.
Adapun pada 2014, pemerintah berencana membeli lagi 1.000 bus Transjakarta dan 3.000 bus sedang. "Kalau dalam setahun hanya membeli 20, buat apa? Yang rusak juga ada 10," kata Jokowi. Oleh sebab itu, pemerintah ingin membeli bus sekaligus dalam jumlah besar. "Kalau mau fokus, ya, seperti itu, jangan diecer-ecer," katanya.
ANGGRITA DESYANI
Baca juga:
Ribut Air Mandi, Adik Tikam Kakak Hingga Tewas
Jokowi Mau Komplain, JKN Tak Seperti KJS
Asiong, Jaringan Freddy Budiman di Cipinang
Jokowi Tegaskan Terminal Lebak Bulus Harus Ditutup
