Drainase Buruk Perparah Banjir di Jakarta Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi dinding Jembatan di TB Simatupang yang roboh akibat diterjang banjir, Jakarta (15/1). Jalanan ini sementara hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan pejalan kaki saja. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Kondisi dinding Jembatan di TB Simatupang yang roboh akibat diterjang banjir, Jakarta (15/1). Jalanan ini sementara hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan pejalan kaki saja. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan banjir yang merendam Jakarta Selatan akhir pekan lalu disebabkan masalah drainase. Menurut dia, buruknya sistem drainase (saluran air) menjadi penyebab banjir yang lebih parah ketimbang tahun-tahun sebelumnya. “Dulu kan Jakarta Selatan kawasan pemukiman, tapi sekarang berubah jadi kawasan bisnis,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Januari 2014.

    Yayat mengatakan, perubahan peruntukan lahan itu membuat air tidak dapat meresap dan tersalurkan dengan baik. Kawasan perumahan, kata dia, memiliki daya serap air lebih tinggi ketimbang kawasan bisnis, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun apartemen. Perubahan bentang alam tersebut, dia menilai, tidak disertai dengan antisipasi pada sistem drainase. “Jadi tidak seimbang antara hujan dengan pengaturan air yang diangkut melalui sistem drainase,” kata dia.

    Belum lagi, dia melanjutkan, pemerintah tidak menyiagakan pompa air untuk memperlancar aliran air ke saluran pembuangan utama. Padahal, keberadaan pompa itu penting untuk mencegah terjadinya penumpukan air. “Sistem drainase buruk, resapan tanah berkurang, ditambah hujan yang deras. Jadi wajar kalau banjir dan Jalan T.B. Simatupang ambrol,” kata dia.

    Ia menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan yang lebih ketat dalam hal perizinan. Setiap izin mendirikan bangunan yang diberikan juga harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi wilayah. Pemberian izin juga harus disertai pengawasan lapangan secara ketat. Menurut dia, pemerintah tidak perlu ragu untuk bertindak tegas jika ada bangunan yang menyalahi izin dan peruntukan wilayah, seperti yang tertuang dalam RDTR. “Kalau tidak ada izin, dibongkar. Sekalipun ada izin tapi menyalahi ketentuan, ya, tetap diproses hukum,” ujarnya.

    DIMAS SIREGAR



    Terpopuler
    Nikita Mirzani Bicara Blakblakan Soal Orgasme
    Otto Hasibuan Mundur Sebagai Pengacara Akil 
    Djoko Kirmanto: Jokowi Jangan Ambil Wewenang Pusat

    Kisah Cinta Ahok, Beda 9 Tahun dengan Istrinya 

    Jajal Bus Transjakarta Baru, Jokowi Kedinginan AC 

    Suami Khofifah Sudah Lama Menulis Hari Kematiannya 

    Mata Najwa, Angel Lelga Gagap Menjawab 

    Seperti Apa Ruang Karaoke Akil Mochtar Kini? 

    Jokowi Buka Lagi Ide Sodetan Katulampa-Cisadane

    Dahlan Iskan Berkali-kali Minta Dicoret dari Konvensi




     


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.