Suara Kesal Ahok: Kenapa Harus Tunggu Genangan?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO , Jakarta:- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan manajemen aliran air di Jakarta perlu diperbaiki untuk menhindari banjir. Dia mengklaim saat ini kondisi saluran air seperti sungai dan saluran lainnya sudah lebih baik dengan adanya pengerukan.

    Namun, bahaya Banjir masih mengancam jika aliran air tak diatur dengan baik. "Saya heran, kenapa harus tunggu ada genangan dulu baru membuka pintu air atau mengaktifkan pompa?" ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 17 Januari 2013.

    Ahok  memberi contoh kawasan Pluit yang sempat terendam pada Jumat pagi. Menurut dia itu akibat pintu air menuju Waduk Pluit tidak dibuka. "Bisa kan tidak perlu tunggu ada genangan," katanya.

    Ahok meminta agar Dinas PU terutama bagian tata air lebih sigap dalam mengatur aliran air. Misalnya jika Manggarai sudah berstatus siaga dua, pintu air di kawasan Istiqlal dan harmoni harus segera dibuka. "Latuharhary belum kuat, takut jebol," kata Ahok.

    Sementara itu untuk menghindari banjir di kawasan Istiqlal dan Harmoni ointu air Ancol juga harus dibuka. "Air di sana dipompa dulu supaya tidak penuh dan banjirnya tidak terjadi di Ancol," katanya. Menurut Ahok, daya tampung Waduk Pluit saat ini juga sudah lebih baik dan cukup bisa diandalkan untuk menampung air sementara.

    ANGGRITA DESYANI


    Berita banjir
    Air di Katulampa Kembali Naik, Status Siaga 2
    Katulampa Siaga 2, Camat Minta Warga Ngungsi
    Jokowi: Ada Waktu 3-4 Jam Sebelum Air Kiriman Datang
    BBM Ciliwung Jebol, Ahok: Fitnah Kok Bego


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.