DPRD: APBD DKI Jakarta Rp 72 Triliun Disahkan Rabu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan saat menandatangani pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan saat menandatangani pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ferrial Sofyan menyatakan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dipastikan akan disahkan pada Rabu, 22 November 2014 besok. "Pembahasan sudah beres dan jelas semua, dipastikan Rabu disahkan," kata Ferrial saat ditemui di kantornya pada Senin, 20 Januari 2014.

    Sebelumnya, pengesahan APBD terus tertunda dengan dalih dari DPRD akibat bertambahnya item anggaran sehingga pembahasan belum juga selesai.

    Ferrial menyatakan, pada hari ini Badan Anggaran bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas yang terakhir kalinya item anggaran yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta selaku eksekutif. "Tambahannya antara lain anggaran untuk pengerukan Waduk Ciawi serta pembebasan tanah di sana," kata Ferrial. Menurut dia, pembahasan memang berjalan cukup alot meski tidak ada tujuan untuk menahan.

    Ferrial menjelaskan, pembahasannya sendiri tidak mandek, tetapi selalu ada pembahasan perubahan kegiatan dengan dimasukannya sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya. "Sesuai pengalaman, kalau SILPA dimasukkan, maka akan dimasukkan di penetapan," kata Ferrial.

    Besaran anggaran DKI Jakarta sendiri diketahui pada Oktober tahun lalu diajukan sebesar Rp 67 triliun. Memasuki bulan Desember, terdapat penambahan sebesar 2,5 triliun sehingga anggaran naik menjadi Rp 69 triliun. Setelah ditetapkan terdapat SILPA dari anggaran 2013, maka anggaran yang diajukan menjadi sebesar Rp 72 triliun.

    Ferrial menegaskan sudah tidak ada pembahasan lagi meski pengesahan melalui sidang paripurna baru bisa dilakukan Rabu. "BPKD masih perlu menentukan nomenklatur dan nomor rekening untuk sekitar 62 ribu item anggaran," ujar Ferrial.

    Menurut Ferrial, relatif lamanya pengesahan APBD lebih baik dibanding pengesahan yang terburu-buru dengan penyerapan yang minim. "Mungkin sudah telat hingga tiga pekan, tapi jika penyerapan maksimal akan lebih bagus," katanya.

    Selain itu, sistem e-katalog yang diadopsi oleh Pemprov sendiri sangat membantu efektivitas penyerapan anggaran. "Tidak perlu tender, tinggal tunjuk yang terbaik," ujarnya.

    ISMI DAMAYANTI

    Berita terpopuler
     SBY Sakit Hati Tak Jadi Wapres Mega
    Curhat SBY Soal Hubungannya dengan Mega
    7 Ekspresi Sewot Ani SBY di Instagram
    Istilah Akil Soal Suap: Emas 3 Ton dan Uang Kecil
    Akil Dituding Bermain di Sengketa Pilkada Bali
    Nilai Aset Akil yang Disita Capai Rp 200 Miliar

    http://www.tempo.co/read/news/2014/01/21/214546838/BMKG-Hujan-Merata-di-Jakarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.