TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Ketua Komisi V DPR, Lazarus, menilai pemerintah kurang serius dalam melaksanakan program penanganan banjir. Menurut dia, persoalan banjir seharusnya bisa diatasi karena terus berulang tiap tahun dan terjadi turun temurun.
“Persoalan banjir ini sudah turun temurun. Menurut saya, masalah utama bukan di anggaran. Anggaran sama sekali tidak masalah. Pemerintah masih kurang serius dalam mempercepat penanganan banjir,” katanya pada Tempo di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2014. Menurut dia, jika mau fokus menyelesaikan banjir maka pemerintah seharusnya menyelesaikan proyek-proyek yang tujuannya memang untuk menangani banjir.
Selain ketidakseriusan pemerintah, anggota komisi V dari fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani banjir. Menurut dia, tiap tingkat pemerintah memiliki kewenangan masing-masing. Tapi kewenangan tersebut, kata dia, tidak terkonsolidasi dengan baik sehingga solusi yang dihasilkan pun tidak terintegrasi.
Ia mencontohkan dalam penanganan jembatan amblas di Jalan TB Simatupang, pemerintah pusat lambat sekali mencairkan anggaran. “Akhirnya gubernur DKI Jakarta mengganggarkan dari dana APBD mungkin karena pusat lama sekali menangani masalah ini. Ini contoh ketidakseriusan dan koordinasi yang tidak baik antara pusat dan daerah,” katanya.
Beberapa proyek penanganan banjir yang masih mandek adalah proyek sodetan Ciliwung-Cisadane, pembangunan waduk Ciawi, dan pembangunan Giant Sea Wall. Kementerian Pekerjaan Umum beralasan bahwa proyek tersebut belum selesai karena masih ada kajian yang harus dilakukan dan hambatan di lapangan. Proyek sodetan Ciliwung-Cisadane terkendala persetujuan pemerintah kabupaten Tangerang sementara pembangunan waduk Ciawi terhambat kondisi geologis. Proyek tanggul Giant Sea Wall masih dalam tahap studi kelayakan tahun ini.
ANANDA TERESIA
Berita Terpopuler
Ahok: Gimana Enggak Banjir Kalau Tanggul Dibolongi?
Seberapa Kaya Sutan Bhatoegana?
Jakarta Banjir, Ruhut Tuntut Jokowi Minta Maaf
Alasan Jokowi Mau Pasang Badan untuk Pusat
Nilai Aset Akil yang Disita Capai Rp 200 Miliar