TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebut pemerintah belum kompak mengatasi akar masalah banjir. Peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Profesor Jan Sopaheluwakan, mengatakan ini terjadi di tingkat pemerintah pusat dengan daerah maupun antardaerah dan kota.
"Ini masalah penataan kewenangan. Kewenangan sekarang terpotong-potong antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kotamadya," katanya di sela konferensi pers, Kamis, 23 Januari 2014. Menurut dia, sekarang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota berlomba membangun daerahnya tanpa harmonisasi.
Bukti teranyar adalah beda pendapat antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Depok soal ide sodetan Cisadane untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. "Mereka masih lihat kepentingannya masing-masing."
Padahal Jan menyebutkan kekompakan masyarakat tercermin dari cara mengatur air, seperti di Bali. "Masyarakat yang mau bekerja sama itu, lihat dari airnya. Misalnya di Bali, semua mau kasih lewat air."
Tapi Jan maklum masih ada egoisme karena belum jelas pembagian keuntungan di antara pemerintah provinsi dan pemerinah kota jika pembangunan dikombinasikan. "Transfer of benefit-nya belum ketemu, pemkot akan dapat keuntungan dari mana kalau mereka tidak membangun sendiri?"
Adapun dia memandang pemerintah pusat belum mengkoordinasi pembangunan secara menyeluruh, baru berada di tataran niat. "Saya lihat keinginannya ada, tapi realisasi perlu waktu."
Namun Jan tak banyak berharap pada tahun politik ini. "Sekarang tahun pemilu. Jadi sementara mungkin mikirnya bagaimana biar rumah enggak kebanjiran. Jika terus begini, wilayah tergenang akan makin luas, makin dalam, dan makin lama."
ATMI PERTIWI
Berita lain:
Apa Kata Megawati Soal Hubungannya dengan SBY? |
Benarkah Tenda SBY di Sinabung Rp 15 Miliar?
Jurus Tiga Baskom Ahok Jika Sodetan Ditolak
Ani Yudhoyono Minta Maaf Pun Tuai Komentar
SBY Percaya Klenik Diulas di Washington Post
Isyarat Tepuk Punggung Wapres Boediono ke Jokowi