Ahok: Pemerintah DKI Lebih Kaya dari Konglomerat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi

    Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih kaya dari konglomerat. Sampai-sampai Pemprov bisa membeli gedung milik pengembang yang "nakal".

    "Kami ini lebih dari konglomerat, loh, uangnya ada Rp 72 triliun," kata Ahok di Taman Jogging 2 Kelapa Gading, Sabtu, 25 Januari 2014. Menurut Ahok, pembelian gedung tersebut bisa dilakukan jika para pengembang tetap ngeyel terkait dengan kewajiban yang masih jadi utangnya. "Masih ada pengembang yang utang bikin rusun dan waduk."

    Ahok menuturkan pengembang yang berutang terancam tak akan diberi izin baru jika kewajibannya belum dipenuhi. Bahkan bisa dilakukan penahanan sertifikat layak fungsi gedung milik pengembang. "Kalau seperti itu mereka beralasan akan ada 7.000-9.000 karyawan yang mau makan apa kalau ditutup. Kami bilang kami akan gaji pegawainya di atas UMP, gedungnya kami beli sesuai harga pasar, enggak usah ribut kita," kata Ahok.

    Meski demikian, menurut Ahok, pihaknya pun tak ingin menekan para pengembang. "Kami pengin saling seimbanglah," kata Ahok. Toh, pada dasarnya, menurut Ahok, sektor properti ini memberikan keuntungan bagi Pemprov. "Karena pajak dari mereka juga baik buat kami, efek pengembangan ekonominya sangat baik."

    NINIS CHAIRUNNISA

    Berita terkait
    Jokowi: Solusinya Normalisasi Kali Cisadane
    Ruhut: Foto Editan Sinabung Bikinan Orang Kotor  
    Ambles, Jalan Tol Cipularang Ditutup  
    Harta Setya Novanto, Sang Tuan Tanah
    Jokowi Blusukan Dibuntuti TV Prancis 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.