Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sutiyoso: Tak Perlu Dana Hibah dari DKI  

image-gnews
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso turut mengomentari rencana pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Kabupaten Bogor. Dia berpendapat Jakarta tidak perlu memberi hibah kepada daerah tetangganya tersebut. “Harusnya Pusat yang menanggung semua biaya tersebut,” katanya saat dihubungi, Selasa, 28 Januari 2014.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan memberikan hibah sebesar Rp 1,5 triliun. Dana itu diberikan agar pembebasan tanah di Kabupaten Bogor bisa cepat direalisasikan sehingga pembangunan waduk bisa tepat waktu. Selain itu, Bogor juga bakal mendapatkan hibah Rp 5 miliar untuk keperluan penertiban vila liar di kawasan Puncak.

Sutiyoso mengatakan pembangunan dua waduk itu merupakan tugas dan kewajiban pemerintah pusat. Soalnya, pembangunan waduk itu dibuat dengan melibatkan tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah pusat yang bertanggung jawab secara penuh untuk membiayai seluruh proyek tersebut.

Menurut dia, waktu pembangunan waduk itu bisa saja meleset jika terdapat pembagian tugas dalam eksekusinya. “Nanti bisa saling lempar tanggung jawab kalau dibagi-bagi,” katanya.

Dia pun memahami jika aturan yang berlaku mewajibkan pemerintah daerah membebaskan lahan yang akan dijadikan proyek pemerintah. Namun, Sutiyoso menilai pemerintah bisa saja menanggung semua biaya itu agar prosesnya bisa berjalan lancar. “Mungkin pemerintah daerah yang membebaskan lahan, tapi seluruh dananya dari pemerintah pusat,” ujar dia.

Sutiyoso mengatakan, pemerintah seharusnya sejak dulu membentuk suatu badan yang tugasnya khusus untuk mengatur tata ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bogor, Puncak, dan Cianjur sesuai dengan konsep megapolitan. Dia yakin persoalan tata ruang di kawasan strategis itu bisa diatur mulai dari hulu hingga hilir.

Sedangkan untuk pemerintah Jakarta, dana triliunan rupiah itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang juga tidak kalah penting seperti kesehatan dan pendidikan. “Tapi itu semua tergantung pemerintah juga. Saya hanya memberikan pendapat,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DIMAS SIREGAR

Topik Terhangat
Banjir Jakarta | Cipularang Ambles | Pemilu Serentak | Jokowi Nyapres | Gempa Kebumen|

Berita Terpopuler
Listrik Aliran Atas Mati, KRL Serpong Terganggu
Jakarta Masih Minat Ambil Alih PPD
Dampak Banjir, Warga Pulo Ini Tak Kerja Dua Pekan
Musim Hujan, Kali Sunter Diserbu Sampah
Amdal Bandara Halim Hampir Rampung


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sutiyoso Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden: Sarat Kepentingan Politik

10 Desember 2023

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso
Sutiyoso Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden: Sarat Kepentingan Politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso turut angkat suara soal klausul gubernur ditunjuk presiden yang termaktub dalam RUU DKJ.


Daftar Jenderal di Barisan Timnas AMIN: Ada Oegroseno, Sutiyoso, Hingga Edy Rahmayadi

24 November 2023

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta,  Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Jenderal di Barisan Timnas AMIN: Ada Oegroseno, Sutiyoso, Hingga Edy Rahmayadi

Daftar purnawirawan jenderal TNI dan Polri di barisan Timnas AMIN.


Daftar Lengkap Timnas AMIN, Ada Sutiyoso hingga Japto

22 November 2023

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kedua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kanan) bersama Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus (kanan) dan Wakil Kapten Timnas AMIN Sudirman Said (kiri) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Lengkap Timnas AMIN, Ada Sutiyoso hingga Japto

Timnas AMIN mengumumkan daftar terbaru susunan lengkap tim suksesnya. Ada nama Sutiyoso


Eks Kepala BIN dan Gubernur DKI Sutiyoso Jadi Wakil Dewan Penasihat Timnas AMIN, Ini Profilnya

22 November 2023

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Kepala BIN dan Gubernur DKI Sutiyoso Jadi Wakil Dewan Penasihat Timnas AMIN, Ini Profilnya

Sutiyoso resmi jadi Wakil Dewan Penasihat Timnas AMIN, berikut profilnya.


Sudirman Said Sebut Sutiyoso Masuk Jajaran Timnas AMIN

16 November 2023

Timnas AMIN melakukan konferensi pers ihwal upaya pemenangan di Pilpres 2024 mendatang di Sekretariat Timnas AMIN di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 16 November 2023. TEMPO/Tika Ayu
Sudirman Said Sebut Sutiyoso Masuk Jajaran Timnas AMIN

Pengumuman lengkap struktur Timnas Amin dilakukan pekan ini.


Sowan Bersama Purnawirawan, Anies Baswedan Sebut Dalami Gagasan Perubahan

6 Oktober 2023

Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menerima kunjungan Forum Komunikasi Purnawiran TNI  Polri untuk  Perubahan dan Persatuan (FKP3) di Pandopo Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Sowan Bersama Purnawirawan, Anies Baswedan Sebut Dalami Gagasan Perubahan

Anies Baswedan menerima sejumlah purnawirawan TNI-Polri di kediamannya. Membicarakan gagasan perubahan.


Sutiyoso Kunjungi Rumah Cak Imin, Politikus PKB Bilang untuk Silaturahmi

21 September 2023

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan disambut Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar saat tiba di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 11 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sutiyoso Kunjungi Rumah Cak Imin, Politikus PKB Bilang untuk Silaturahmi

Cak Imin adalah bakal calon wakil presiden yang dipinang Partai Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.


Menengok Lagi Perjalanan TransJakarta Mulai 2004, Lika-liku dan Tarif Awal Tiketnya?

15 Januari 2023

Ilustrasi bus Transjakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menengok Lagi Perjalanan TransJakarta Mulai 2004, Lika-liku dan Tarif Awal Tiketnya?

TransJakarta yang diresmikan Gubernur DKI Sutiyoso saat itu merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan.


Sangsi Ancol Membaik Pasca Perombakan Direksi, Politikus PDIP: Sudah Karatan

21 Agustus 2022

Pengunjung memadati kawasan Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Mei 2022. TEMPO/Lani Diana
Sangsi Ancol Membaik Pasca Perombakan Direksi, Politikus PDIP: Sudah Karatan

RUPST Ancol memutuskan merombak seluruh direksi. Satu komisaris juga digantikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.


Politikus PDIP Kecewa dengan Perombakan Tiba-tiba Direksi dan Komisaris Ancol

21 Agustus 2022

Logo baru Ancol. TEMPO/Hilman
Politikus PDIP Kecewa dengan Perombakan Tiba-tiba Direksi dan Komisaris Ancol

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menilai direksi dan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol tidak jujur dengan kondisi perusahaan