Sutiyoso: Tak Perlu Dana Hibah dari DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto

    Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso turut mengomentari rencana pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Kabupaten Bogor. Dia berpendapat Jakarta tidak perlu memberi hibah kepada daerah tetangganya tersebut. “Harusnya Pusat yang menanggung semua biaya tersebut,” katanya saat dihubungi, Selasa, 28 Januari 2014.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan memberikan hibah sebesar Rp 1,5 triliun. Dana itu diberikan agar pembebasan tanah di Kabupaten Bogor bisa cepat direalisasikan sehingga pembangunan waduk bisa tepat waktu. Selain itu, Bogor juga bakal mendapatkan hibah Rp 5 miliar untuk keperluan penertiban vila liar di kawasan Puncak.

    Sutiyoso mengatakan pembangunan dua waduk itu merupakan tugas dan kewajiban pemerintah pusat. Soalnya, pembangunan waduk itu dibuat dengan melibatkan tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah pusat yang bertanggung jawab secara penuh untuk membiayai seluruh proyek tersebut.

    Menurut dia, waktu pembangunan waduk itu bisa saja meleset jika terdapat pembagian tugas dalam eksekusinya. “Nanti bisa saling lempar tanggung jawab kalau dibagi-bagi,” katanya.

    Dia pun memahami jika aturan yang berlaku mewajibkan pemerintah daerah membebaskan lahan yang akan dijadikan proyek pemerintah. Namun, Sutiyoso menilai pemerintah bisa saja menanggung semua biaya itu agar prosesnya bisa berjalan lancar. “Mungkin pemerintah daerah yang membebaskan lahan, tapi seluruh dananya dari pemerintah pusat,” ujar dia.

    Sutiyoso mengatakan, pemerintah seharusnya sejak dulu membentuk suatu badan yang tugasnya khusus untuk mengatur tata ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bogor, Puncak, dan Cianjur sesuai dengan konsep megapolitan. Dia yakin persoalan tata ruang di kawasan strategis itu bisa diatur mulai dari hulu hingga hilir.

    Sedangkan untuk pemerintah Jakarta, dana triliunan rupiah itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang juga tidak kalah penting seperti kesehatan dan pendidikan. “Tapi itu semua tergantung pemerintah juga. Saya hanya memberikan pendapat,” kata dia.

    DIMAS SIREGAR

    Topik Terhangat
    Banjir Jakarta | Cipularang Ambles | Pemilu Serentak | Jokowi Nyapres | Gempa Kebumen|

    Berita Terpopuler
    Listrik Aliran Atas Mati, KRL Serpong Terganggu
    Jakarta Masih Minat Ambil Alih PPD
    Dampak Banjir, Warga Pulo Ini Tak Kerja Dua Pekan
    Musim Hujan, Kali Sunter Diserbu Sampah
    Amdal Bandara Halim Hampir Rampung



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.