Beda Hibah Jokowi dan Fauzi Bowo ke Jabodetabek

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fauzi Bowo. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Fauzi Bowo. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO , Jakarta:DKI Jakarta akan memberikan dana hibah miliaran rupiah ke daerah penyangga  tahun ini. Namun pemberian dana hibah itu ternyata tak hanya di masa Joko Widid belaka.  Dana hibah digelontorkan sejak jaman Fauzi Bowo menjadi gubernur. Fauzi menyalurkan dana itu secara rutin setiap tahun.  "Sudah sejak zaman Pak Fauzi Bowo jadi Gubernur," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, Sabtu, 1 Februari 2014.

    Pada masa Fauzi Bowo, pemerintah provinsi DKI mengalokasikan dana berkisar antara Rp 30-50 miliar per tahun untuk membantu kota yang berbatasan dengan Jakarta. Cara penyalurannya melalui proposal. "Daerah mengajukan proposal, dana itu mau digunakan untuk apa, lalu anggarannya dimasukkan dalam APBD," kata Sanusi, yang juga politikus Partai Gerindra.

    Sanusi mencotohkan  pengajuan proposal perbaikan jalan atau saluran air. Daerah penyangga bisa mengajukan proposal untuk hal semacam itu, tetapi lokasinya harus di tempat yang berbatasan langsung dengan DKI.

    Hanya saja, kata Sanusi, pada pemerintahan Jokowi ada tambahan alokasi gelontoran dana hibah. Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok siap memberikan dana hibah untuk pembongkaran villa-villa liar di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  "Hibah untuk pembongkaran villa itu di luar hibah rutin," kata Sanusi. (Lihat Hasil Polling Apakah Hibah Besar Ini Didukung?)


    ANGGRITA DESYANI

    Topik Terhangat
    Banjir Jakarta
    | Cipularang Ambles | Anggoro Ditangkap | Jokowi Nyapres | Deddy Corbuzier

    Berita Terpopuler
    Jokowi 'Corat-coret' Direksi PT Transjakarta 

    Sebelum Tewas, Feby Berpesan 'Aku Mau Pergi Lama' 

    Jokowi: Jakarta Kekurangan Truk Sampah 

    Mobil Innova Ditembaki di Cibubur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.