Jokowi Maklum Anak Buahnya Belum Patuh Bersepeda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggunakan sepeda saat tiba di kantornya di Balaikota Jakarta (7/2). Joko Widodo mengungkapkan akan menambah hari bebas kenndaraan bagi PNS setelah armada transportasi umum di Ibukota mencukupi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggunakan sepeda saat tiba di kantornya di Balaikota Jakarta (7/2). Joko Widodo mengungkapkan akan menambah hari bebas kenndaraan bagi PNS setelah armada transportasi umum di Ibukota mencukupi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski kebijakan one day no car Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memasuki pekan keempat, masih ada saja pegawai negeri sipil yang tidak mematuhinya. Masalah ini diakui oleh Gubernur DKI Joko Widodo. "Ada satu-dua, biasalah," katanya, setelah menggowes sepeda ke kantornya, Jumat, 7 Februari 2014. Jokowi mengatakan perlu waktu untuk membuat program ini menjadi budaya.

    Meski demikian, Jokowi akan memberi peringatan kepada para PNS yang melanggar aturan tersebut. "Nanti kita peringatkan."

    Jokowi menargetkan jajaran kementerian dan perusahaan swasta bisa mengikuti jejak para pegawai negeri sipil jika Pemprov DKI sudah berhasil memberi contoh. "Tapi itu nantilah, kita sendiri aja belum beres."

    Pada Jumat ini, puluhan pegawai negeri sipil DKI Jakarta terjaring razia dalam hari one day no car. Nama-nama mereka dicatat oleh tim inspeksi mendadak dari Inspektorat Pemprov DKI.

    Dari pantauan Tempo, tim tersebut berjaga di depan pintu masuk DPRD. Setiap ada kendaraan bermotor yang lewat, anggota tim tersebut menghentikannya lebih dulu. "Kami tanyai, mereka PNS DKI apa bukan? Kalau PNS, kami catat," kata ketua tim, Edwin, kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2014.

    Identitas PNS yang masih membawa kendaraan bermotor dikantongi tim untuk penentuan sanksi. "Kami inventarisasi dulu, sanksinya ada," katanya. Sanksi bagi para PNS yang terjaring razia, kata Edwin, belum dipastikan. Namun, kata dia, dari Peraturan Pemerintah Nomor 53, mereka dipastikan mendapat hukuman disiplin. "Dari sanksi ringan sampai berat," katanya.

    Menurut Edwin, sejumlah tim disebar di sejumlah titik di Jakarta. Di antaranya, di IRTI Monas, Dinas Pekerjaan Umum, dan Balai Kota. "Masing-masing ada lima-enam anggota," katanya. Mereka bertugas menghalau para PNS yang ngantor dengan kendaraan bermotor pribadi.

    ATMI PERTIWI

    Baca juga:
    Hanya Jokowi yang Masuk Kriteria Capres Habibie

    Di Mata Najwa, BJ Habibie Tak Kenal Rhoma Irama

    Anas Sebut Ada Perintah Politik SBY Soal Century

    Ini Model yang Diduga Selingkuhan Bill Clinton


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.