Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LSN: Tingkat Kepuasan atas Kinerja Jokowi Menurun

image-gnews
Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta --Hasil sigi Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan tingkat kepuasaan warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur DKI Joko Widodo mengalami penurunan. Peneliti utama LSN, Dipa Pradipta, mengatakan warga DKI yang menyatakan puas atas kinerja Jokowi - sapaan Joko Widodo - saat ini hanya sebesar 47,5 persen.

"Dibandingkan hasil survei kami pada Oktober 2013, persentase warga DKI yang puas terhadap kinerja Jokowi turun sangat signifikan," kata Dipa, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Ahad, 9 Februari 2014.

Menurut dia, pada Oktober lalu, sebesar 68,3 persen warga DKI menyatakan puas dengan kinerja bekas Wali Kota Solo itu. "Yang tidak puas hanya 25,4 persen," ujarnya. Adapun saat ini, Dipa melanjutkan, persentase warga yang menyatakan tidak puas atas kinerja Jokowi sebagai gubernur ibu kota mencapai 46,9 persen.

Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, sigi LSN menunjukkan tingkat kepuasan warga DKI selama lebih dari setahun kepemimpinan Jokowi masih cukup tinggi, masing-masing 70,5 persen dan 69,2 persen. Namun angka kepuasan ini juga mengalami penurunan dibandingkan Oktober tahun lalu, yang masing-masing sebesar 78,2 persen dan 78 persen.

Menurut Dipa, peningkatan persentase ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di kedua bidang ini disebabkan banyaknya masalah dalam implementasi program Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar. "Ini membuat publik semakin ragu akan keberhasilan dua program andalan Jokowi-Ahok tersebut."

Penurunan tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi juga terjadi dalam masalah penertiban pedagang kaki lima dan reformasi birokrasi. Sigi LSN menunjukkan persentase warga yang puas atas kinerja Jokowi di dua masalah itu saat ini masing-masing sebesar 66,6 persen dan 60,9 persen. Pada Oktober lalu, persentase kepuasaan publik adalah 77,4 persen dan 75 persen.

Adapun dalam penanganan kemacetan lalu lintas dan penanganan banjir, tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi juga menurun. Saat ini, persentase tingkat kepuasan warga masing-masing 34,6 persen dan 24,8 persen. Oktober lalu, persentase keduanya masing-masing 52,7 persen dan 59,7 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Dipa, masalah penanganan kemacetan dan banjir adalah yang paling disorot warga DKI atas kinerja Jokowi. "Ini adalah masalah-masalah yang secara realita dihadapi langsung oleh warga Jakarta," ujarnya. Warga DKI, kata Dipa, mulai tampak pesimistis terhadap kemampuan Jokowi mengatasi masalah kemacetan dan banjir.

Sigi LSN dilakukan pada 10-26 Januari 2014 di lima kotamadya dan satu kabupaten di Jakarta. Populasi survei adalah seluruh penduduk DKI yang berusia minimal 17 tahun dan mereka yang belum 17 tahun tapi sudah menikah. Jumlah sampel sebanyak 790 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara rambang berjenjang.

LSN mengklaim margin of error survei sebesar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan pedoman kuosioner dan dilakukan juga uji kualitas melalui telephone check sebesar 10 persen dari total sampel. LSN juga mengklaim mendanai sendiri pelaksanaan survei dan bukan pesanan pihak tertentu.

PRIHANDOKO

Baca juga:
Semut Ireng Deklarasikan Jokowi Capres 2014
3 Tanggapan Jokowi yang Tak Biasa Soal Capres
Bursa Capres PPP: Jokowi Bertahan, Samad Dicoret
Tak Ada Deklarasi Capres, Suryadharma Irit Bicara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

30 menit lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

1 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

1 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

2 jam lalu

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

8 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

9 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

12 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

12 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

13 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.