PHK, Pegawai PDAM Tangerang Geruduk Wali Kota  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.COTangerang - Ratusan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang menggeruduk kantor Wali Kota Tangerang, Senin, 10 Februari 2014. Ratusan eks pegawai PDAM itu pun berorasi. Mereka memprotes kebijakan direksi perusahaan air plat merah itu yang memecat secara sepihak. "Kami tak rela manajemen main pecat saja," ujar Raden Gatot Sukmana, seorang pegawai yang berorasi.

    Menurut Gatot, kisruh terjadi sejak manajemen mengeluarkan surat keputusan berisi seluruh pegawai PDAM diharuskan kembali melakukan tes masuk, awal Januari 2014. "Padahal SK pengangkatan sudah dikeluarkan pada 2013, tapi kami disuruh ikut tes lagi," kata Gatot yang sudah bekerja 1,5 tahun di perusahan air minum itu.

    Sebanyak 212 dari 275 pegawai PDAM menolak aturan itu. Karena menolak, manajemen PDAM menganggap mereka mengundurkan diri.

    Karyawan lain, Ahmad Rifai, mengatakan sejak awal ratusan pegawai sudah memprotes tes masuk yang diberlakukan untuk mereka. Menurut pegawai yang sudah bekerja dua tahun di PDAM Kota Tangerang itu, proses tes menyalahi aturan. Sebab, SK pengangkatan mereka sudah resmi.

    Kisruh di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang terus bergolak setelah Direktur Utama Ahmad Madju Kodri ditahan sebagai tersangka korupsi. Sejak itu, laba perusahaan daerah ini merosot tajam dalam tiga tahun terakhir. Akibatnya, Wali Kota Tangerang Arief Rachardiono Wismansyah mengevaluasi kinerja manajemen. Belum usai masalah itu, kini ratusan karyawan menolak PHK sepihak.

    JONIANSYAH

    Terpopuler:
    Busway Baru Jokowi dari Cina Barang Bekas?
    LSN: Tingkat Kepuasan atas Kinerja Jokowi Menurun
    13 Penyakit Busway Baru tapi Bekas Jokowi
    Busway Baru Jokowi: Onderdil Rusak, Mesin Berkarat
    Perusak Pos Polisi Diduga Puluhan Orang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.