TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tetap tersenyum saat melayani pertanyaan wartawan di Balai Kota pada Rabu, 12 Februari 2014. Padahal, dia baru kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan, digantikan oleh wakilnya, Saptatri Ediningtyas. (baca: Ahok Investigasi Pengadaan 200 Truk Sampah )
Unu kini menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, bersama mantan Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Sosial Kian Kelana, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Kominfo Sugiyanta, dan mantan Kepala Kesbangpol Zainal Mustapa. "Kalau dari segi fungsi strategis sebenarnya lebih terhormat, tapi kita enggak punya pasukan," kata Unu, seusai pelantikan 30 pejabat Pemprov DKI Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014. (baca: Ada Mafia di Dinas Kebersihan, Ahok Audit Swasta)
Unu mengaku belum tahu tugas baru yang menantinya dalam tim itu. "Tugasnya belum, programnya belum, tempat duduknya di mana saja belum tahu," katanya sambil tertawa. Dia mengatakan baru mendapat kabar tentang rotasi jabatan itu pada Rabu pagi, pukul 10.00 WIB.
Dia tak mau membahas lebih dalam soal masalah pengadaan truk sampah dan swastanisasi pengangkutan sampah yang ramai selama beberapa pekan terakhir. Namun, dia berkukuh dirinya sudah mengajukan anggaran pembelian 230 truk sampah itu sejak November. "Tapi karena sampai Januari belum turun, ya saya tanda tangan lagi suratnya," kata dia. (baca:Soal Truk Sampah, DPRD: Salah Anak Buah Jokowi)
Dalam draf RAPBD dan APBD yang sudah disahkan oleh DPRD, anggaran pembelian truk itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja, anggarannya tak sesuai permohonan awal, hanya cukup untuk membeli sekitar 160 truk berjenis dump truck, armroll, dan tronton. (baca:Gara-gara Truk Sampah, Jokowi Diminta Revisi Perda)
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan itu sengaja dibuat untuk mengawasi kinerja dinas. Jokowi menampik anggapan tim hanya disiapkan untuk menampung para pejabat yang bermasalah. baca: Mutasi Pejabat, Jokowi: Banyak yang 'ABS')
Soalnya, Taufik Yudi Mulyanto sempat tersandung masalah lelang jabatan kepala sekolah, sementara Udar Pristono juga sedang terbelit masalah pengadaan bus baru. "Enggak ada itu yang namanya pos basah dan pos kering. Jangan sampai orang yang digeser kemudian menganggap dirinya diberi pos kering," ujar dia. "Mereka kan malah sudah berpengalaman bertemu masalah, jadi harusnya sudah tahu harus apa," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu. (baca: Jokowi: Tak Ada Lagi Pos Basah, Pos Kering...)
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hanya tersenyum simpul ketika ditanya tujuan membuat tim baru. Namun, akhirnya dia mau angkat bicara setelah didesak wartawan. "Tidak mungkin lah Pak Gubernur buat tim hanya untuk memberi tempat pejabat bermasalah," katanya.
ANGGRITA DESYANI
