Kepala BIN: Pengamanan Jokowi Harus Diperketat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman. TEMPO/Dwianto Wibowo

    Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman. TEMPO/Dwianto Wibowo

    TEMPO.CO, Sidrap - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Marciano Norman mengatakan pengamanan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, harus diperketat setelah tersiar kabar bahwa rumah dinasnya disadap. Marciano mengungkapkan pengetatan yang dia maksud adalah pengamanan harus dilakukan dengan lebih baik baik dan tertata. Sebab, kata dia, gubernur merupakan pejabat negara.

    "Saya berharap, apabila hal ini ditindaklanjuti, maka harus ditindaklanjuti dengan betul," katanya saat mengunjungi peternakan PT Berdikari United Livestock (Buli) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu, 22 Februari 2014. (Jokowi: Penyadap Saya Mungkin Kecewa)

    Marciano menduga rumah dinas Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo--bisa disadap lantaran pengamanan tidak sesuai dengan prosedur. "Hal ini tidak boleh terjadi," katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan pernyataan mengejutkan ihwal Gubernur Joko Widodo pekan ini. Dia mengungkapkan tiga alat sadap ditemukan di dalam rumah orang nomor satu di Jakarta tersebut. Tiga penyadap itu didapati masing-masing dipasang di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu. (Baca: Menjelang Pemilu, Rumah Dinas Jokowi Disadap)

    SUARDI GATTANG

    Terkait:
    Jokowi Merasa Disadap Sejak Agustus 2013
    Alat Sadap di Rumah Jokowi Berteknologi Sederhana
    Jadul, Alat Penyadap Jokowi Dipasang Pake Lem
    Pesan untuk Penyadap Jokowi: Peci dan Kacamata Hitam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.