Tanpa Perjanjian Baru, Proyek Monorel Akan Disetop

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah masih ragu akan keberlanjutan proyek monorel Jakarta. Soalnya, proyek transportasi berbasis rel itu sepenuhnya berada di tangan swasta. Hanya saja, perkembangan proyek monorel hingga kini belum terlihat. (Baca: Soal Monorel, Jokowi: Daripada Gugat-gugatan)

    "Setelah sepakat dengan Pak Gubernur, oke, kami masih memberi kesempatan, asalkan syaratnya diperketat," kata Basuki di sela-sela jamuan makan siang dengan Tempo di rumahnya, Pantai Mutiara, Pluit, Ahad, 2 Maret 2014.

    Syarat baru itu dicantumkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang sedang digodok oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pertama, PT Jakarta Monorail harus menyiapkan dana 5 persen dari nilai proyek Rp 15 triliun. Kedua, jika proyek tak rampung dalam tiga tahun, seluruh aset proyek itu akan disita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Baca: Nego Jokowi Soal Perjanjian Baru Monorel)

    Bukan hanya itu, jika dalam waktu tiga bulan setelah penandatanganan PKS proyek masih jalan di tempat, mereka juga akan menyetop proyek itu dan menyita asetnya. Jika syarat-syarat ini tak bisa dipenuhi, jangan harap Ibu Kota bakal punya monorel. "Kalau tidak mau tanda tangan PKS baru, ya, proyek dihentikan," kata Basuki. (Baca: Revisi Klausul Mundur Maret, PT JM Tak Keberatan)

    ANGGRITA DESYANI

    Berita Lain
    Jokowi Capres, Demokrat Setia dengan Konvensi
    Benarkah PDIP Sudah Susun Kabinet Bayangan?
    Jokowi Kuatkan Elektabilitas Megawati
    PDIP Sudah Dilobi Militer
    Astrolog: Oktober 2014, Mega Rayakan Kemenangan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.