Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Kampung Deret Pisangan Bantah Ada Pemotongan

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Pekerja menyelesaikan pembangunan kampung deret di kawasan Petogogan, Jakarta (9/2). Pemrov DKI Jakarta akan membangun sebanyak 70 titik Kampung Deret baru di tahun 2014, masing-masing kota administrasi akan mendapatkan jatah 13 titik kampung yang akan direnovasi. TEMPO/Eko siswono Toyudho
Pekerja menyelesaikan pembangunan kampung deret di kawasan Petogogan, Jakarta (9/2). Pemrov DKI Jakarta akan membangun sebanyak 70 titik Kampung Deret baru di tahun 2014, masing-masing kota administrasi akan mendapatkan jatah 13 titik kampung yang akan direnovasi. TEMPO/Eko siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Sebagian warga RW 15 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang menjadi program kampung deret membantah adanya pungutan dana bantuan sosial oleh konsultan. "Tidak ada, kami tidak membayar konsultan," kata Karyo, 71 tahun, ketua RW 15 saat ditemui Tempo di rumahnya, Selasa, 11 Maret 2014.

Memang, dia melanjutkan, ada sejumlah orang yang mengaku sebagai konsultan pembangunan kampung deret yang mengawasi proyek renovasi di RW 15. "Mereka konsultan yang ditunjuk pemerintah," katanya. "Dan mereka tidak meminta uang kepada kami."

Tugas para konsultan itu, menurut Karyo, adalah untuk mengawasi proses renovasi kampung. "Memang renovasi rumah dikerjakan masing-masing pemilik, tapi kan ada beberapa syarat yang ditentukan pemerintah dan harus dipenuhi, seperti pekarangan rumah tidak boleh terlalu maju, supaya lebar gang sesuai rencana proyek," ujarnya. "Para konsultan ini yang memastikan pengerjaan renovasi rumah warga tidak menyalahi syarat-syarat itu."

Sedangkan Rison Gurning, 51 tahun, warga RT 10 yang juga kebagian program ini menyebutkan memang ada sebagian warga yang memberi uang kepada para konsultan. "Tapi jumlahnya tidak besar, paling 100 atau 200 ribu, sekedar uang lelah membantu renovasi rumah warga." Justru, kata dia, dengan adanya konsultan itu pekerjaan renovasi kampung jadi teratur dan lancar. "Saya paling cuma kasih ongkos dan uang makan, karena kasihan konsultan-konsultan itu kerjanya sampai malam."

Sebelumnya ramai diberitakan, ratusan warga RW 15 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang menjadi program kampung deret, mengeluhkan adanya pemotongan sebesar 2 persen dari total uang yang diterima untuk renovasi rumah. Mereka yang menerima total uang renovasi sebesar Rp 54 juta, harus memberikan 2 persennya atau sebesar Rp 1.080.000 kepada konsultan pengawas. Disebutkan pula bahwa jika tidak menyetorkan uang maka dana bansos itu tidak akan cair.

Rison juga mengatakan, para konsultan membantu pencairan dana bansos yang diterima warga. "Mereka mengeluarkan surat pertanggungjawaban (SPJ) setiap akan ada pencairan dana, soalnya kan kita pakai uang pemerintah," kata dia. Namun, pembuatan SPJ itu pun menurutnya tidak dipungut biaya. "Prosesnya memang jadi agak lama saja, karena ada prosedurnya." Hal inilah, kata dia, yang dianggap sebagian warga sebagai penghambat dan pemotongan dana bansos.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dahlan Lausepa, 51 tahun, warga RT 06 RW 15 mengatakan tidak ada potongan dana, maupun ancaman sulitnya dana bansos turun jika tidak menyetor sejumlah uang. "Buktinya saya sudah terima uang bantuan untuk renovasi rumah sebanyak 2 termin," kata dia. Rata-rata warga di kampung ini mendapat dana sebesar Rp 20 juta hingga Rp 54 juta, tergantung kondisi rumah. Penyaluran dana bantuan itu dilakukan melalui bank langsung kepada penerima, dan dibagi ke dalam 3 tahap penyaluran.

Adapun Rison menyebutkan, isu adanya ancaman dan potongan dana oleh konsultan dihembuskan warga yang tidak puas dengan program ini. "Memang ada warga yang pernah dimarahi petugas konsultan karena tidak mau memundurkan rumahnya untuk pelebaran gang. "Selain itu, menurut dia, ada warga yang menerima dana bansos lebih kecil dari warga lainnya. "Dari situ ada yang cemburu karena merasa tidak mendapat uang yang sama jumlahnya."

PRAGA UTAMA 


Topik terhangat:

Ade Sara
| Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum

Berita terpopuler lainnya:
Potongan Bodi Malaysia Airlines Ditemukan 

Pilot Boeing Sempat Kontak Pilot Malaysia Airlines 

Ada 'Eks Tim Sukses Jokowi' Bermain di Busway Karatan?  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Rony Muharrman
Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara, Jakarta, Jumat 18 Desember 2020. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub mengoperasikan kembali layanan di Stasiun Jatinegara yang kini memiliki 8 jalur dengan 4 peron dan mengubah level crossing (lintas bawah) menjadi overpass (lintas atas) demi meningkatkan keselamatan penumpang. Stasiun Jatinegara juga dilengkapi eskalator serta lift untuk memudahkan penumpang, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas serta fasilitas penunjang seperti ruang kesehatan dan laktasi. Revitalisasi Stasiun Jatinegara yang berada di atas lahan 3.600 meter persegi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan baik bagi penumpang KRL maupun kereta jarak jauh. TEMPO/Subekti.
Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.


Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

4 Oktober 2021

Karyawan beraktivitas di depan display rokok yang ditutupi kain putih di salah satu minimarket di Jakarta, Selasa 14 September 2021. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penutupan display serta poster produk rokok di seluruh pusat perbelanjaan yang bertujuan menekan angka perokok di ibukota. Penutupan display produk rokok tersebut dilakukan berdasarkan Seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok. TEMPO/Muhammad Hidayat
Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

Kebijakan Anies Baswedan tersebut, kata Ketua YLKI, merupakan perlindungan terhadap HAM warga Jakarta, agar tidak terpapar iklan zat adiktif.