Nyapres, Kalau Jokowi Mundur Harus Lewat Paripurna  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi menyalami  pendukungnya, saat kampanye PDIP di Jakarta (16/3). The Asahi Shimbun via Getty Images

    Jokowi menyalami pendukungnya, saat kampanye PDIP di Jakarta (16/3). The Asahi Shimbun via Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Maman Firmansyah, mengatakan DPRD DKI Jakarta hingga saat ini belum menerima pemberitahuan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal nasib jabatannya. Ini terkait dengan deklarasi Jokowi sebagai calon presiden. "Kalau dia mau mengundurkan diri, tentu harus disetujui oleh rapat paripurna DPRD," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Maret 2014.

    Maman menduga Jokowi memilih cuti hingga pemilu presiden mendatang usai. Maman menjelaskan, sebetulnya tidak ada kewajiban dari Jokowi untuk meletakkan jabatannya karena maju sebagai calon presiden. "Soal kepala daerah yang ikut pemilihan umum harus mundur atau tidak memang belum diatur dalam undang-undang," ujarnya. "Tapi kami khawatir tugas-tugas dia sebagai gubernur malah terbengkalai." (Baca:Tiap Akhir Pekan Maret, Jokowi Libur Blusukan dan Pengamat: Jokowi Jadi Jurkam, Kerja Tak Terganggu)

    "Mungkin dia mau melihat hasilnya dulu. Kalau menang (pemilu) baru mundur dan kalau kalah ya balik lagi." Tapi, kata Maman, jika hal itu yang dipilih Jokowi, maka pemerintahan DKI Jakarta terancam. "Itu artinya dia bakal cuti lama. Takutnya banyak masalah yang terbengkalai. Soalnya wakil gubernur kan tidak punya kapasitas dan wewenang sebesar gubernur," ujarnya. (Baca: Diserang Lawan Politik, Jokowi: Aku Rapopo)

    PRAGA UTAMA

    Berita Lainnya:
    Jadi Gubernur, Ahok Tak Takut Dimakzulkan DPRD
    Kata Nachrowi Ramli Soal Jokowi Pakai Rumah Pitung
    Kata Ahok, Hubungannya dengan Lulung Makin Mesra


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.