Sayap PKS Tolak Ahok Jadi Gubernur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) berbincang sebelum melakukan blusukan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/2). Jokowi mengajak Ahok ikut blusukan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta untuk pengecekan, kontrol dan pengawasan langsung terhadap jalannya pembangunan ibu kota. ANTARA/Zabur Karuru

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) berbincang sebelum melakukan blusukan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/2). Jokowi mengajak Ahok ikut blusukan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta untuk pengecekan, kontrol dan pengawasan langsung terhadap jalannya pembangunan ibu kota. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Belum juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lengser dari posisinya di Ibu Kota, sudah ada pihak yang keberatan jika Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama naik pangkat menjadi gubernur. Organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda keadilan, dan Benteng Muda PKS menyatakan tak ingin Jakarta dipimpin figur seperti Ahok. (Baca: Jokowi Nyapres, Pilih Opsi Cuti atau Non-aktif?)

    Alasannya, mereka keberatan dengan kinerja dan gaya komunikasi Ahok selama 1,5 tahun menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Umum Gema Keadilan, Ronald Darmasyah, mengatakan sikap itu diambil setelah mereka melakukan survei pada 20-24 Maret 2014. (Baca: Jika Jadi Gubernur, Ahok Tak Takut Dimakzulkan DPRD)

    "Ternyata 93 responden menyatakan tidak siap dipimpin oleh Ahok," kata dia di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Selasa, 25 Maret 2014. Menurut mereka, 24 persen responden menilai Ahok sebagai pribadi yang belagu, sombong, dan merasa paling pintar. Survei itu, kata dia, dilakukan dengan mewawancarai 300 orang secara tatap muka dan 1.289 orang mengisi kuisioner online. Pertanyaan yang diajukan terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup kepada warga di lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. (Baca: Ahok Tiru Dua Gaya Jokowi)

    Selain itu, Ahok juga dinilai tidak simpatik dan tidak berbudi pekerti, tidak berbudaya dan beretika sebagai orang beragama. "Ahok juga dinilai biasa menyalahkan anak buah dan orang lain serta tidak menghormati pendapat orang," katanya. (Baca: Demi Konstitusi, Ahok Cuek Disebut Galak dan Dianggap Galak, Ahok: Apa Saya Kurang Lembut?)

    Ronald juga mengatakan respondennya khawatir jika Ahok menjadi gubernur akan ada program yang ekslusif dan sektarian, ketidakharmonisan kerja di Pemprov DKI Jakarta, dan ada kemunduran moral. "Mereka khawatir perjudian dan prostitusi akan semakin marak dan dikesampingkannya aktivitas keagamaan," katanya. Selain itu, Ahok dikhawatirkan akan menghilangkan kearifan budaya Betawi dan menjadikan Jakarta lebih hedonis. Menurut Ronald, pandangan ini akan diajukan ke Dewan Pengurus Pusat PKS. Mereka juga akan mengumpulkan ormas lain yang memiliki pendapat serupa. (Baca: Jadi Gubernur, Ahok Harus Waspadai Hal-hal Ini)

    Ditemui secara terpisah, Wagub Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia tak heran jika ada warga yang menolak dirinya. Tapi PKS harus bisa mempertanggungjawabkan hasil survei itu. "Kalau perolehan suara mereka tak sampai 10 persen di pemilu legislatif ini, mereka harus meralat pernyataan itu," kata Basuki, Selasa. (Baca:Nyapres, DPRD: Jokowi Tak Perlu Mengundurkan Diri)

    ANGGRITA DESYANI | NINIS CHAIRUNISA

    Berita Lainnya:
    Survei: Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang
    Simpatisan Kampanye: Terima Uangnya, Tolak Disetir
    Jokowi Nyapres, Pilih Opsi Cuti atau Non-aktif?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?