TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapat laporan adanya penyerobotan kuota penerima Kartu Jakarta Pintar dari oknum anggota partai politik. "Ndak ada, ndak ada," katanya di Balai Kota, Senin, 7 April 2014. (Baca: Jatah KJP di SMA Diserobot Partai?)
Menurut dia, penerima Kartu Jakarta Pintar harus dicek di lapangan. Malah, jika perlu, pemeriksaan tersebut dengan mengunjungi rumah si penerima Kartu Jakarta Pintar. Namun persoalan itu urusan Kepala Dinas Pendidikan. "Kembali lagi, urusan teknis-teknis seperti itu, kamu tuh semuanya suruh ke saya. Bus juga. Tugas gubernur masa ngurusi ucrit-ucrit kayak gitu," kata Jokowi. (Baca: Dinas Pendidikan: Kartu Jakarta Pintar Bermasalah)
Jokowi menyebutkan seharusnya partai bersangkutan yang dimintai komentar. "Partainya apa? Dicari aja partai apa. Kamu ngejar-ngejar yang menggunakan itu. Jangan ke saya."
Lebih jauh Jokowi menyebutkan siapa pun boleh mengusulkan penerima Kartu Jakarta Pintar selama memenuhi kriteria. "Yang maksa-maksa itu yang enggak bener," ujarnya. Ditanya soal kuota KJP yang berkurang karena ada siswa penerima berdasar pesanan parpol, Jokowi mengatakan itu harus melalui mekanisme resmi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala SMA 67 Jakarta menyebutkan ada kuota penerima KJP diserobot partai politik. Dari 28 kuota siswa penerima KJP di sekolah itu, 17 nama diusulkan oknum parpol. (Baca: Ahok Rombak Dinas Pendidikan DKI lantaran KJP dan ICW: 19,4 Persen Kartu Jakarta Pintar Meleset)
ATMI PERTIWI
Berita Lainnya:
Roker Usul Ada Partai Anti-Pantograf Nyangkut
Bus Datang, Sepeda Motor Dilarang Lewat Sudirman
KRL Rusak, Penumpang Minta Surat Izin Terlambat
