Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang penumpang melihat stiker yang dipasang Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (PERMATA DKI), aktivis mahasiswa melakukan segel dengan stiker yang bertuliskan

    Seorang penumpang melihat stiker yang dipasang Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (PERMATA DKI), aktivis mahasiswa melakukan segel dengan stiker yang bertuliskan "Busway Korupsi Ayo Usut Jokowi" di bus TransJakarta yang melintas di Hotel Indonesia, Jakarta (1/4.) Mereka mendesak agar aparat penegak hukum mengusut pengadaan busway yang merugikan APBD sebesar 1 Triliun dan meminta evaluasi penggunaan APBD DKI Jakarta. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi berkomentar soal kemungkinan dirinya diperiksa Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. "Itu sudah wilayah hukum. Saya tidak ingin bicara apa pun," kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 7 April 2014.

    Jokowi menyebut urusan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan adalah wilayah hukum. Dia juga menyerahkan pengawasan program kepada Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (Baca: Ada Eks Tim Sukses Jokowi Bermain di Busway Karatan?)

    Pernyataan itu disampaikan menyusul kabar bahwa Jokowi bisa jadi tersangka kasus bus karatan. Menurut Jokowi, pengadaan itu merupakan tanggung jawab pengguna anggaran. "Ada 57 ribu item, anggaran itu yang tanda tangan pengajuan di dewan pasti gubernur. Tapi (program) itu (urusan) pengguna anggaran. Kamu harus ngerti mekanisme di pemerintah." (Baca: Udar Pristono Diperiksa Kejaksaan, Ahok: Jalani Saja)

    Jokowi kemudian menjelaskan dengan contoh. "Kamu pengguna anggaran. Saya suruh kamu ke utara, tapi kamu nyemplung ke jurang, gimana? Siapa yang salah? Yang nyuruh ke utara, tapi kamu nyemplung jurang," kata Jokowi. Dia kembali mengungkit puluhan ribu mata anggaran yang harus diawasi. "Enggak mungkin saya awasi satu-satu. Tugasnya sendiri-sendiri. Ada Inspektorat yang ngawasi. Tapi kebijakan di Jakarta jelas dong kebijakan gubernur."

    Dia mengaku menandatangani APBD untuk pengadaan bus. "Tanda tangan ke APBD, iya dong," katanya. Namun, menurut Jokowi, kontrak-kontrak lelang ditangani Dinas Perhubungan. "Yang masuk e-purchasing, ya, e-purchasing. Lelang, ya, lelang." (Baca: Kasus Bus Rusak, Dua Pejabat Dishub Jadi Tersangka)

    Jokowi menyebut salah jika gubernur tahu pemenang lelang. "Kamu lelang, yang menang dari mana, tahu? Tetanggamu, kawanmu, orang jauh, orang dekat, tahu? Kalau kamu tahu berarti kamu keliru. Kamu pengin busnya merek Volvo, Mercy, Cina, boleh? Enggak boleh, kamu harus ngerti mekanisme lelang, ya, lelang, yang murah yang menang."

    ATMI PERTIWI

    Topik terhangat:
    MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo

    Berita terpopuler lainnya:
    Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah 
    Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum 
    Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.