Apa Rekomendasi ICW ke Ahok Ihwal Kartu Jakarta Pintar?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perwakilan siswa SMK dan SMA foto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) dan menunjukan Kartu Jakarta Pintar, seusai peluncuran di SMA Yappenda, Jakarta, (1/12).  ANTARA/M Agung Rajasa

    Perwakilan siswa SMK dan SMA foto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) dan menunjukan Kartu Jakarta Pintar, seusai peluncuran di SMA Yappenda, Jakarta, (1/12). ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan sejumlah rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam distribusi Kartu Jakarta Pintar. Sejumlah anggota ICW menemui Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Kamis, 10 April 2014.

    Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengaku menyampaikan beberapa masukan untuk memperbaiki distribusi Kartu Jakarta Pintar. "Kami mendesak pemprov memperbaiki sistem pendataan," katanya di Balai Kota, Kamis, 10 April 2014. Menurut dia, data penerima Kartu Jakarta Pintar harus diumumkan sekolah agar pelaksanaan program ini bisa diawasi bersama oleh publik. "Jadi bisa kelihatan yang miskin atau yang tidak," kata Febri, setelah menemui Basuki, di Balai Kota, Kamis, 10 April 2014.  (Baca: Ahok Bertemu ICW Bahas Penyimpangan Kartu Pintar)

    Penerapan Kartu Jakarta Pintar yang meleset pun bisa diminimalkan melalui partisipasi publik. Untuk mendorong hal tersebut, Febri akan memastikan publik bisa mengakses data Kartu Jakarta Pintar tersebut. "Kami pastikan data dapat disediakan Pemprov DKI," katanya.

    Febri melanjutkan, transparansi data penerima Kartu Jakarta Pintar tidak untuk mempermalukan siswa miskin. Febri mendorong Pemprov DKI untuk memaksimalkan fungsi pengawasan internal Inspektorat, terutama dengan memeriksa kondisi penerima Kartu Pintar di lapangan. Sebab, selama ini Pemprov DKI hanya mengandalkan data dan pertanggungjawaban bentuk tertulis yang bisa dimanipulasi. "Jadi dipastikan benar mana yang boleh dan tidak." (Baca:Ahok Minta Nama Penerima Kartu Pintar Diumumkan)

    Febri juga menyarankan Pemprov DKI menyiapkan anggaran untuk tim yang khusus memantau penerapan Kartu Jakarta Pintar. "Karena biasanya ada alasan tak ada anggaran untuk memantau," katanya.

    Rekomendasi berikutnya, kata Febri, penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar harus bisa lebih fleksibel. Dalam petunjuk teknis saat ini, dana Kartu Jakarta Pintar hanya boleh digunakan untuk pembelian seragam, alat tulis dan buku, serta alat-alat sekolah. "Sebaiknya fleksibel saja, yang penting digunakan untuk kebutuhan pendidikan," katanya. (Baca: Pemerintah DKI Larang Parpol Terlibat Kartu Pintar)

    Hampir senada dengan Febri, pengamat pendidikan, Jimmy Paat, yang datang bersama ICW pun meminta sekolah berperan dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar. Guru-guru dan kepala sekolah harus memastikan ketepatan penerapan KJP. "Guru-guru matanya harus tajam melihat penerima KJP," katanya.

    Beberapa waktu lalu, ICW merilis temuannya: penerapan Kartu Jakarta Pintar tahun 2013 meleset sebanyak 19,4 persen. Salah satu penyebabnya adalah pendataan yang tidak baik dan pengawasan yang kurang. (Baca:ICW: 19,4 Persen Kartu Jakarta Pintar Meleset dan Jatah KJP di SMA Diserobot Partai?)

    NINIS CHAIRUNNISA

    Berita Lainnya:
    Di Penjara, Bobot Hercules Naik 15 Kilogram
    Pemerintah DKI Larang Parpol Terlibat Kartu Pintar
    Ahok Mengaku Ngefans Iwan Fals Sejak Kuliah
    Ahok Disuruh Duluan Mencoblos tapi Pilih Antre
    Ahok Usul Perang Sajak Jokowi dan Prabowo Dibukukan


  • ICW
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?