Jokowi Minta Camat-Lurah Jelaskan Kenaikan PBB  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat meresmikan kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan (3/4).  TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat meresmikan kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan (3/4). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta camat dan lurah memberi penjelasan kepada warganya masing-masing perihal naiknya nilai pajak bumi dan bangunan (PBB). "Tentang PBB pedesaan dan perkotaan, saya ingin bapak-ibu camat dan lurah memberi penjelasan ke warga kalau ada yang keberatan karena naik," katanya ketika memberi arahan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 10 April 2014.

    Jokowi mengatakan kenaikan PBB disebabkan oleh penyesuaian nilai jual obyek pajak dengan harga pasar. Selama ini selisih nilai NJOP dengan harga pasar dianggap terlalu jauh. "Terlalu jauh gap-nya. Harga pasar Rp 70 juta, kita masih Rp 7 juta. Ini ingin kami dekatkan."

    Namun Jokowi mengakui adanya kelemahan dalam penerapan aturan ini. Dia menyebutkan Dinas Pelayanan Pajak tidak melihat kondisi lapangan sampai detail. (Baca: Warga Keberatan Kenaikan NJOP). "Peta dibuat umum. Naik 50 persen untuk kawasan tidak berpunya itu jelas berat sekali," kata Jokowi.

    Karena itulah dia mengingatkan camat-lurah agar memberi penjelasan kepada warga mereka bahwa ada ruang untuk meminta keringanan. Keringanan, kata Jokowi, bisa sampai 50 persen atau NJOP bisa kembali ke nilai awal. "Dengan catatan camat-lurah betul ngerti bahwa itu kawasan miskin tidak mampu, jangan kelompok rumah mewah."

    Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan NJOP hingga 240 persen. Kenaikan terbilang tinggi karena NJOP tidak pernah naik sejak empat tahun lalu.

    ATMI PERTIWI

    Terpopuler
    Suara Demokrat Turun, Ibas Diyakini Masih Lolos ke Senayan
    Suara Demokrat Amblek di TPS Kampung Mertua SBY 
    4 Produk Indonesia Ini Laris di Amerika
    Hitung Cepat Indikator: PDIP di Posisi Teratas  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.