Data Dibuka ke BPK, Jokowi Ingin Negara Transparan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk menemukan jawaban terhadap apa yang terjadi di lantai pasar modal dalam dua hari ini pascapemilu legeslatif. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk menemukan jawaban terhadap apa yang terjadi di lantai pasar modal dalam dua hari ini pascapemilu legeslatif. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengharapkan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atas akses data transaksi yang dapat mencegah penyimpangan pengelolaan anggaran. "Ini untuk mempersempit perbuatan tidak baik," kata Jokowi, Rabu, 16 April 2014.

    Nantinya, kata Jokowi, dengan kerja sama ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI akan termonitor BPK. Jadi, setiap ada yang mencurigakan bisa segera ditindaklanjuti. Menurut dia, ini salah satu upaya agar negeri ini menjadi lebih transparan. "Negara yang transparan akan menjadi negara yang baik," ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPK Hadi Poernomo mengatakan DKI menjadi pemerintah daerah pertama yang melaksanakan kebijakan ini.

    Dengan kesepakatan ini, BPK dapat mengakses setiap data transaksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI yang tercantum di tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. BPK pun dapat melakukan e-audit financial tracking terhadap Pemprov DKI. Sistem ini akan diketahui transaksi-transaksi keuangan sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.