Besok Polisi Serahkan 17 Tersangka Korupsi DPRD Depok

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta: Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan menyerahkan 17 tersangka korupsi dana APBD yang merupakan anggota DPRD Depok periode 1999-2004 besok, Kamis (3/3). "Pukul tujuh atau delapan pagi diberangkatkan dari Polda ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Barat, naik bus," ujar Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi AKBP Anton Wahono kepada wartawan, Rabu (2/3).Penyerahan tersangka ini sebagai tindak lanjut dari berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan pada 23 Februari lalu. Anton mengaku telah meminta para tersangka untuk berkumpul di Polda guna diserahkan secara bersama-sama ke Kejaksaan Tinggi. "Ketika dikonfirmasi, mereka mau datang," kata Anton. Anton berharap seluruh tersangka memenuhi janjinya untuk hadir. "Harus lengkap, kejaksaan tidak bisa menerima kalau jumlah tersangka tidak lengkap," jelas Anton.Apabila ada tersangka yang tidak hadir, Polda Metro jaya akan memberikan surat panggilan yang kedua. "Kalau nggak datang juga, akan kami jemput paksa," jelas Anton.Ke-17 tersangka itu adalah anggota DPRD Depok periode 1999-02004 yang menjadi panitia penyusunan APBD. Mereka diduga melakukan korupsi dana ABPD sekitar Rp 9.4 milyar rupiah.Para tersangka itu adalah Sutadi (mantan Ketua DPRD 1999-2004), Naming Boting (Ketua DPRD), M. Hasbullah (mantan Wakil Ketua DPRD 1999-2004), Bambang Sutopo, Bambang Prihanto, Mansuria, Mazab, Rafie Ahmad, Machruf Aman, Ratna Nuryana, Sasono, Damanhuri, Kusdiharto, Sony Hutapea, Agus Sutondo, CPS Silaban dan Haryono.Sedangkan untuk tersangka yang merupakan anggota TNI, berkas dan tersangkanya tidak disidik oleh Polda Metro Jaya. Mereka adalah Saliman Mireja (Angkatan Udara), M. Amin (Angkatan Laut) dan Sumaris Sudamara (Angkatan Darat). "Satu lagi tersangka namanya Erwin Limbong dinyatakan kena stroke permanen dan tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa dimintai keterangan," ungkap Anton.Indriani Dyah S





Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

17 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

19 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

19 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

19 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

25 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

25 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

40 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.


Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

59 hari lalu

Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

Kalangan DPRD DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah bersikap tegas terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan.


Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

59 hari lalu

Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

Politikus PDIP Rasyidi meminta Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengkaji aturan penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat paripurna.


DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

29 Juli 2022

DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

Pemko Batam meraih capaian positif sepanjang 2021. Namun perlu peningkatan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan maupun dampak dari program kepada masyarakat.