TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Merry Hotma, yakin penyerapan anggaran APBD DKI Jakarta 2014 akan berjalan lancar, meski ditinggal cuti oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Alasannya, surat keputusan yang merupakan kewenangan strategis Gubernur sudah dikeluarkan sebelum menjadi calon presiden.
"Kalau perda (peraturan daerah) sudah keluar, tinggal dijalankan oleh seluruh kepala dinas sampai lurah. Semua pekerjaan sudah ada tupoksinya masing-masing. Terlebih ada legislatif yang mengontrol," kata Merry kepada Tempo, Sabtu, 3 Mei 2014.
Merry mengakui sistem baru dalam pelelangan dan masa transisi ULP menjadi kendala dalam penyerapan APBD. Namun ULP sebagai sistem yang mendorong untuk lebih idealis memerlukan waktu untuk berjalan optimal.
"Wajar ada kendala kalau untuk sistem yang lebih akurat," katanya. Merry memperkirakan serapan APBD hingga Desember nanti dapat mencapai 90 persen.
Sebelumnya Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, mengatakan penyerapan dana APBD akan semakin lamban jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti. Alasannya, dari total APBD Rp 72 triliun, penyerapan dana anggaran oleh satuan-satuan dan unit kerja perangkat daerah baru mencapai 8 persen.
"Ini (serapan APBD) ngeri sekali, psikologis aparat akan terganggu. Maka, daripada cuti, lebih baik mundur sebagai gubernur," kata Sanusi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 3 Mei 2014. Ia bahkan memperkirakan serapan APBD maksimal hanya sekitar 70 persen.
Jokowi mulai cuti dari jabatan gubernur sejak 18 Mei 2014, atau saat proses pendaftaran calon presiden di Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Maju Capres, Jokowi Mulai Cuti 18 Mei)
APRILIANI GITA FITRIA
