Ahok Tak Gelar Operasi Yustisi Usai Lebaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa warga yang sedang berobat  di Puskesmas Tebet, Jakarta (10/6). TEMPO/Dasril Roszandi

    Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa warga yang sedang berobat di Puskesmas Tebet, Jakarta (10/6). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak khawatir terhadap melonjaknya jumlah penduduk di Ibu Kota seusai Lebaran. Ia tak akan menggelar operasi yustisi. Sebab, ia sudah mempersiapkan dua skenario untuk mengatasi penambahan jumlah penduduk berdasarkan pantauan rutin tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    "Enggak apa-apa mereka datang ke Jakarta. Yang penting tak jadi penyandang masalah kesejahteraan sosial," kata Basuki di Taman Monas Silang Selatan setelah memimpin apel siaga pengendalian arus mudik dan arus balik, Senin, 21 Juli 2014. (Baca: Operasi Yustisi Seperti 'Tom & Jerry')

    Ketimbang operasi yustisi, Ahok--sapaan Basuki--memilih berkoordinasi dengan Kodam Jaya, PT Kereta Api Indonesia, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Koordinasi ini bertujuan mensterilkan permukiman kumuh di kolong jalan tol dan pinggir rel kereta mulai Agustus mendatang. Dengan begitu, kesan bahwa harga tempat tinggal Jakarta murah lantaran banyak lahan liar yang dapat dimanfaatkan akan hilang. "Kami akan membuat mereka sulit mencari tempat tinggal," ujarnya.

    Selain itu, Ahok juga mengusahakan pemindahan pabrik-pabrik ke luar Jakarta. Ia menyarankan pembangunan pusat industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyusul sudah beroperasinya rel kereta ganda di jalur itu. Alasannya, Ahok menganggap pabrik merupakan penyerap utama penduduk dari luar Jakarta. "Toh mereka yang datang ke Jakarta juga kebanyakan berasal dari daerah itu," tutur Ahok.

    Ihwal kemungkinan pendatang yang justru menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial, Ahok menjamin akan memulangkan mereka dengan menandatangani surat perjanjian agar tak kembali ke Ibu Kota. "Kalau masih kembali, kami laporkan ke kepolisian atas tuduhan penipuan terhadap Pemprov," kata Ahok. (Baca: Ini Alasan Jokowi Tak Mau Operasi Yustisi)

    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea membenarkan ucapan Ahok perihal penghilangan operasi yustisi dan pemulangan PMKS. Menurut dia, Jakarta bukan lagi sasaran utama pendatang dari daerah. Berdasarkan data historis tahun lalu, 20 ribu dari 31 ribu orang yang masuk ke Jakarta justru melanjutkan ke daerah di luar Jakarta. "Jakarta mulai hanya menjadi gerbang masuk saja," ujar Purba.

    LINDA HAIRANI

    Terpopuler:
    Jembatan Comal Ambles, Kapal Roro Dikerahkan
    Deklarasi Ansharul Khilafah Dukung ISIS Dibubarkan
    Dahlan Iskan Tak Berpikir Jadi Menteri Lagi 
    Laba Adira Finance Anjlok 40,12 Persen 
    Karena Comal, Pemudik Diminta Berangkat Hari Ini
    45 Tahun Lalu, Manusia Pertama Mendarat di Bulan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.