Akhir Masa Jabatan Jokowi, Tujuh Perda Disahkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi disambut Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, Heru Budi Hartono saat tiba di Balaikota Jakarta, 23 Juli 2014. Rabu (23/07). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Jokowi disambut Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, Heru Budi Hartono saat tiba di Balaikota Jakarta, 23 Juli 2014. Rabu (23/07). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI pada hari pertamanya aktif di Balai Kota Jakarta seusai pemilu presiden. Dalam rapat paripurna itu pula Jokowi bersama Dewan mengesahkan sejumlah peraturan daerah.

    "Kami mengapresiasi pimpinan dan para anggota Dewan dalam mencermati materi raperda tersebut," kata Jokowi, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Jokowi Serahkan Pencopotan Eselon II Pada Ahok)

    Tujuh rancangan peraturan daerah yang diloloskan yakni Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah; Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame; Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; Raperda tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta; serta Raperda tentang Sistem Pengelolaan Bus Rapid Transit. (Baca: Ahok Dikerjai Anak Buah, Soal AC sampai Mati Lampu)

    Jokowi berharap pengesahan tujuh perda baru tersebut bisa meningkatkan kinerja SKPD dan UKPD Pemprov DKI. Jokowi juga berharap kelak laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja pengelolaan keuangan DKI bakal lebih baik ketimbang laporan hasil pemeriksaan pada  tahun anggaran 2013 yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian. (Baca juga: Jokowi Mundur dari Gubernur, DPRD DKI Tak Halangi)

    Ihwal salah satu perda yang disahkan, yakni tentang penyelenggaraan reklame, anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Ruddin Akbar Lubis mengatakan perda tersebut akan menjaga estetika Jakarta. "Perda ini akan mengatur agar reklame punya nilai tambah bagi arsitektur dan estetika kota, baik itu jenis videotron ataupun megatron," katanya. Selain itu, perda ini mengatur reklame yang berdiri di tanah pribadi dan milik perusahaan swasta. "Serta memberikan jaminan asuransi jika ada kecelakaan atas penyelenggaraan reklame."

    NINIS CHAIRUNNISA

    Berita Lainnya:
    Pemain Voli Ini Lebih Pantas Jadi Model
    Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
    5 Tudingan Prabowo Versus Fakta Pemilu 
    Jokowi Sanggah Partai Penyokongnya Dapat 20 Persen Menteri
    Rusia Edit Isi Wikipedia Soal Kecelakaan MH17


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.