Tarik Mobil Dinas Pegawai, DKI Hemat Rp 250 M  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai Dinas Perhubungan tersenyum malu sambil menutupi keran pengisian bahan bakar minyak (BBM) saat tepergok fotografer TEMPO mengisi BBM bersubsidi jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (30/5). TEMPO/Subekti

    Pegawai Dinas Perhubungan tersenyum malu sambil menutupi keran pengisian bahan bakar minyak (BBM) saat tepergok fotografer TEMPO mengisi BBM bersubsidi jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (30/5). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI mampu menghemat Rp 250 miliar setiap tahunnya dari penarikan kendaraan dinas pegawai negeri sipil. Penghematan ini didapat lantaran penarikan kendaraan berarti menghilangkan pos anggaran perawatan rutin kendaraan.

    "Setelah dihitung, kami untung bisa hemat, karena tak perlu menganggarkan perawatan," kata Basuki di Balai Kota, Senin, 11 Agustus 2014.

    Ahok--begitu sapaan Basuki--menuturkan penarikan ini bersifat opsional. Pegawai mulai eselon IV hingga eselon II bisa mengembalikan kendaraannya ke Pemprov. Setelahnya, mereka akan memperoleh uang transportasi sesuai dengan golongannya masing-masing. (Baca: Berhemat, DKI Jakarta Tarik Semua Mobil Dinas)

    Ahok merincikan, pejabat eselon IV setingkat kepala seksi, kepala subbagian, dan lurah akan menerima Rp 4,5 juta per bulan. Eselon III setingkat kepala bagian, camat, dan kepala suku dinas memperoleh Rp 7,5 juta per bulan. Nilai tunjangan eselon II setingkat kepala dinas, kepala biro, dan wali kota lebih besar, yakni sekitar Rp 12 juta per bulan.

    Menurut Ahok, keputusan ini diambil karena kenyataannya masih banyak PNS yang lebih memilih menggunakan moda transportasi umum saat berangkat ke kantor. Sementara kendaraan dinasnya tetap terparkir di rumah, Pemprov tetap harus mengeluarkan biaya perawatan rutin.

    Ia mengatakan, ketimbang menganggarkan biaya perawatan, dana tersebut akan lebih berguna bila diubah menjadi uang transportasi. "Efisiensi biaya operasional dan juga menguntungkan ke pegawai."

    Nantinya, tutur Ahok, Pemprov tak akan lagi membeli kendaraan baru, tapi sistem sewa. Alasannya, sistem sewa memungkinkan penggantian kendaraan yang rusak secara cepat. Sedangkan kendaraan operasional akan yang dikembalikan pegawai dan telah berusia lebih dari lima tahun akan dilelang. "Kami akan lelang saja," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI


    Berita Terpopuler
    Besok Penumpang Transjakarta Blok M-Kota Wajib Pakai E-Ticket 

    Bima Arya Ditantang Benahi Bantaran Kali di Bogor 

    E-Ticket Transjakarta Bisa buat Belanja 

    Rel Commuter Line Patah, Perjalanan Terganggu  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.