Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Sejumlah pendukung Prabowo-Hatta menghindari semburan water canon dan gas air mata saat terjadi bentrok dengan anggota polisi di Bundaran Indosat, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Terjadi kerusuhan antara massa pro-Prabowo dengan petugas kepolisian. Polisi memaksa mundur ribuan pendukung calon presiden Prabowo Subianto itu dengan water canon dan menembakkan gas air mata pada Kamis, 21 Agustus 2014. Berikut kronologi kerusuhan yang terjadi di depan gedung Indosat:

Pukul 14.29 WIB
Massa pro-Prabowo melempari polisi dengan botol air mineral. Seorang orator berteriak menyemangati massa. "Mundur adalah sumber pengkhianatan," katanya.

Pukul 14.33 WIB
Terjadi kerusuhan. Polisi menyemprotkan air bertekanan tinggi dan menembakkan gas air mata ke arah massa pendukung Prabowo. Terdesak, massa mulai membubarkan diri ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa pro-Prabowo berlarian ke Jalan M.H. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Budi Kemuliaan.

Pukul 14.35 WIB
Kepala Polres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo memimpin pasukan barracuda untuk menenangkan massa. Sayang, massa telah menembus ke dalam Jalan Medan Merdeka Barat.

Pukul 14.36 WIB
Tiga pendukung Prabowo terluka di bagian kepala terkena tongkat bendera. Mereka kemudian dibawa ke tenda di depan gedung Indosat.

Pukul 14.38 WIB
Polisi mulai mengejar massa ke arah Jalan M.H. Thamrin.

Pukul 14.39 WIB
Polisi kembali menembakkan gas air mata. Konsentrasi massa mulai mengarah kembali ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara itu, pasukan polisi di depan gedung Indosat mulai melangkah mundur.

PUTRI ADITIOWATI


Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS






Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

16 hari lalu

Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebut tak ada kondisi mendesak terbitkan Perpu Cipta Kerja. "Ini cara culas," kata Bivitri Susanti.


Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

16 hari lalu

Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

Sistem proporsional terbuka digunakan mulai Pemilu 2009, yang sebelumnya memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa?


Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

17 hari lalu

Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

Sistem proporsional tertutup terakhir digunakan pada Pemilu 2009. Mengapa sekarang PDIP buka wacana sistem proporsional tetutup lagi?


Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

20 hari lalu

Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

Ketua MK Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi, disebut penggugat Perpu Cipta Kerja dapat menimbulkan connflict of interest.


Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

23 hari lalu

Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut melakukan aksi dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menyebut Perpu Cipta Kerja mempermainkan konstitusi.


Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

26 hari lalu

Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

Perpu Cipta Kerja dianggap tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.


Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

26 hari lalu

Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.


IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

27 hari lalu

IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

Penerbitan Perpu Cipta Kerja dianggap menihilkan partisipasi publik dalam negara demokrasi. Jadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.


Komite Pembela Hak Konstitusional Siapkan Langkah Hukum atas Perpu Cipta Kerja

27 hari lalu

Komite Pembela Hak Konstitusional Siapkan Langkah Hukum atas Perpu Cipta Kerja

Perwakilan KEPAL Gunawan menyebut Perpu Cipta Kerja ini tidak memenuhi standar dan indikator putusan MK.


Ini Kata PDIP, PSI, PAN dan Refly Harun Jika Berlaku Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

27 hari lalu

Ini Kata PDIP, PSI, PAN dan Refly Harun Jika Berlaku Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Refly Harun tekankan jangan terjebak pada perdebatan anatar sistem pemilihan proporsional terbukia atau tertutup untuk Pemilu 2024.