Belum Bekerja, DPRD Jakarta Hamburkan Rp 2,1 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 25 Agustus 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 25 Agustus 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengkritik besarnya biaya yang dihabiskan untuk membuat pakaian baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. “DPRD belum bekerja, tetapi sudah menikmati fasilitas yang mahal, mewah, dan fantastis,” kata Uchok melalui siaran pers, Selasa, 26 Agustus 2014.

    Berdasarkan data anggaran belanja daerah yang dimiliki Fitra, biaya pembuatan pakaian sipil lengkap untuk satu orang anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12,7 juta. Selain itu, setiap anggota DPRD juga mendapatkan satu lencana emas atau pin berlambang Garuda Pancasila senilai Rp 9,9 juta. Adapun total jumlah anggota DPRD DKI Jakarta 106. (Bac:FITRA: Harga Lencana DPRD Rp 8 Juta Per Anggota)

    Uchok menilai anggaran yang dihabiskan untuk pakaian dan lencana emas ini tak tepat. Jumlah anggaran itu terlalu mahal dan tak tepat sasaran. Pengeluaran itu, kata Uchok, hanya menghamburkan pajak yang dibayar rakyat. “Belanja seperti ini hanya pemborosan anggaran yang tidak bisa dimaafkan.”

    Menurut Uchok, dibanding provinsi lain, anggaran pembuatan baju dan lencana untuk DPRD DKI termasuk besar. Dalam hal ini, anggaran untuk DPRD DKI Jakarta termasuk dalam delapan besar. Untuk pembuatan pakaian sipil lengkap, anggaran terbesar dihabiskan DPRD Maluku senilai Rp 40,7 juta, diikuti Sulawesi Barat dengan anggaran Rp 20,3 juta. Sedangkan untuk pembuatan lencana, biaya paling besar dihabiskan DPRD Sumatera Utara dengan biaya Rp 12 juta.(Baca:DPRD Dilantik Hari Ini, Apa Harapan Ahok? )

    Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang baru. Dalam pidatonya, Jokowi meminta anggota DPRD terpilih tersebut lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak. Jokowi menyebutkan DPRD baru harus berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun anggaran daerah.

    IRA GUSLINA SUFA

    Baca juga:
    RUU Panas Bumi Diketok Hari Ini
    JJ Rizal dan Andrinof Saling Lempar Jadi Calon Wali Kota Depok
    Curhat Bisa Cegah Kekerasan di Sekolah
    Musim Depan, PBR Ganti 30 Persen Pemain


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.