Ahok Perkirakan Bisa Saja DKI tanpa Wakil Gubernur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI  terpilih Joko Widodo berbincang dengan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI terpilih Joko Widodo berbincang dengan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata tak sepenuhnya yakin bakal punya pendamping baru jika Gubernur Joko Widodo alias Jokowi dilantik menjadi presiden. Sebabnya tak lain adalah pertikaian antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Baca: Ahok Ragu Bisa Cocok dengan Risma)

    Kedua partai itu mengusung Jokowi-Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Tapi, saat pemilihan presiden lalu, Gerindra yang menjagokan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kerap berselisih paham dengan PDIP yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Siapa Wakil Gubernur yang Diinginkan Ahok?)

    "Kalau saya perkirakan, bisa saja nanti tidak ada wakil karena dua-duanya (PDIP dan Gerindra) tidak mau tanda tangan (setuju)," kata Ahok dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: wawancara lengkap dengan Ahok, 'Gue Jadi Gubernur, Bos')

    Menurut Ahok, sebagian orang Gerindra berpikir wakil gubernur tetap jatah Gerindra. Sebabnya, kader PDIP, yaitu Jokowi, sudah menjadi presiden. "Salah sendiri orang PDIP pergi."  (Baca: Ahok Sebut Jokowi Lambat Ambil Keputusan).

    Gerindra, kata Ahok, menawarkan Mohammad Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jakarta, sebagai wakil gubernur. (Baca: Beda Jokowi dari Ahok dan Teori Kodok)

    Di sisi lain, kata Ahok, PDIP merasa posisi wakil gubernur menjadi milik partai banteng. Alasannya, posisi gubernur atau DKI-1 telah diberikan kepada Gerindra. "Sehingga jatah wakil gubernur menjadi milik PDIP."

    TIM TEMPO

    Terpopuler:
    Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
    Hari Ini, Tim Advokasi Prabowo Lapor ke Komnas HAM
    Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
    ISIS Rebut Pangkalan Militer Suriah
    Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.