Ahok Rela Kehilangan Jabatan Demi Orang Banyak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sepucuk surat yang ditulis tangan dengan tinta berwarna biru beredar di aplikasi pesan BlackBerry Messenger dan Whatsapp. Pesan ditutup dengan kalimat Salam BTP dan tertulis nama Ahok di bawah tanda tangan.

    BTP adalah singkatan nama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, panggilan akrabnya, menulis politik akal sehat dalam surat itu. “Apa politik akal sehat? Rela kehilangan jabatan demi kepentingan orang banyak,” tulis Ahok dalam surat yang bertanggal 25 Juni 2014 itu. (Baca: Ahok Juga Diminta Mundur dari Wagub)

    Ahok, yang segera dilantik sebagai gubernur menggantikan Jokowi, mengalami dilema karena mengajukan surat pengunduran diri pada partai pengusungnya, Gerindra. Ahok gerah karena partainya berkeras menjegal pemilihan kepala daerah secara langsung. Padahal, kata Ahok, dia sendiri tak mungkin terpilih bila kepala daerah dipilih oleh DPRD. (Baca: Golkar Cium Kejanggalan di Balik Mundurnya Ahok

    Dalam surat itu, Ahok mengatakan politik akal sehat bisa dijalankan. Ini adalah politik untuk kepentingan orang banyak yang taat pada konstitusi, bukan konstituen. “Walau disalahpahami, biar sejarah yang membuktikan bahwa kita setia dengan politik akal sehat,” tulis Ahok dalam surat itu.

    Kalimat-kalimat Ahok yang ditulis hampir tiga bulan lalu itu rasanya masih tepat untuk menanggapi situasinya sekarang. Ahok yang dikonfirmasi membenarkan bahwa surat itu ditulis sendiri olehnya usai wawancara dengan seorang penulis buku anak-anak. (Baca: Gerakan Save Ahok Ramai di Twitter)

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

    Berita terpopuler lainnya:
    Adem Sari, Ini Nama Pemain Bola Ganteng Asal Turki
    iPhone 6 Cuma Rp 2,3 Juta di Amerika
    Norman Kamaru, dari Artis Kini Jadi Tukang Bubur
    Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.