LBH Jakarta: Unjuk Rasa FPI Melanggar Hukum

Reporter

Editor

Suseno TNR

Pendemo yang tergabung dalam massa FPI dan FBB meneriakkan slogan saat melakukan aksi menolak Ahok jadi Gubernur DKi di depan kantor DPRD DKI Jakarta, 24 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, menilai unjuk rasa yang digelar Front Pembela Islam di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta kemarin telah melanggar hukum. Sebab, FPI menolak Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta karena alasan ras dan agama.

"FPI sudah melebihi batas hukum karena menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh memimpin karena ras dan agama," kata Isnur, Kamis, 25 September 2014. Isnur juga mengatakan dalam unjuk rasa itu FPI menyebut Ahok--sapaan Basuki--sebagai Cina-Kafir dan tidak layak memimpin mayoritas warga Jakarta yang muslim dan pribumi. (Lihat: FPI Minta Ahok Jaga Mulut ) "Ini pendidikan politik yang sangat buruk bagi warga negara," katanya.

Menurut Isnur, hak berpendapat di muka umum memang harus dilindungi oleh negara. Namun pendapat itu tidak boleh bermuatan kebencian dan ajakan melakukan diskriminasi. "Ini jelas-jelas mengancam semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika," kata Isnur. (Baca juga: Jokowi Bela Ahok yang Ditolak FPI)

Isnur mengatkan FPI telah melanggar UUD 1945 Pasal 28d ayat 3 dan Pasal 28i ayat 2. Isi kedua pasal itu menjamin kesetaraan setiap warga negara di pemerintahan tanpa membedakan agama dan ras.

Dalam Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik PBB Pasal 20 ayat 2 juga menegaskan bahwa segala tindakan yang mengajarkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan adalah hal terlarang.

Tindakan FPI juga melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis; serta Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggar beleid itu terancam pidana penjara hingga 10 tahun.


INDRI MAULIDAR

Berita lain:
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
FPI Minta Ahok Jaga Mulut 
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang? 
KPK Ingatkan Anas Sesumbar Gantung Diri di Monas  






Mahasiswa BEM SI Tangkap Penyusup saat Demo di Patung Kuda Karena Keliru Pakai Jaket Almamater

11 jam lalu

Mahasiswa BEM SI Tangkap Penyusup saat Demo di Patung Kuda Karena Keliru Pakai Jaket Almamater

Mahasiswa dari BEM SI menangkap seorang penyusup karena keliru menggunakan jaket almamater saat demo di Patung Kuda. Diserahkan ke polisi.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

1 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

1 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

1 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

4 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

4 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

4 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

4 hari lalu

Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

Pemilihan tempat demonstrasi ini menurut Fadil sangat tepat, tidak saja bagi kelompok demonstran, tapi juga bagi anggota kepolisian dan warga.


Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

4 hari lalu

Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Monas untuk pengamanan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta.


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

5 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.