PPP Pecat Lulung, Kubu Prabowo Bersatu Jegal Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung bekas calon presiden Prabowo Subianto membentuk sekretariat gabungan di tingkat pusat. Kini giliran DKI Jakarta yang akan membentuk kesekretariatan yang sama. (Baca: Setelah Lulung Dipecat, Penggantinya Dukung Ahok)

    "Nanti ada pengukuhan struktur KMP di DKI," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik di gedung DPRD Jakarta, Jumat, 7 November 2014. Acara pengukuhan digelar di Hotel Gran Melia pada Selasa, 11 November 2014. 

    Pembentukan kesekretariatan ini, ujar Taufik, mengikuti pola yang sama dengan apa yang dilakukan di tingkat pusat. "Kami ikut cara pusat," ucap dia. Untuk struktur kesekretariatan, ia mengatakan, telah dibahas pada Jumat malam. (Baca: Konflik PPP, Haji Lulung: Romi Itu Bodoh)

    Selain mengukuhkan struktur sekretariat, Taufik mengatakan kesekretariatan juga membahas sikap KMP terhadap pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur definitif. (Baca juga: Lulung Dipecat, PPP Isyaratkan Dukung Ahok)

    Sikap KMP, ujar dia, sudah sangat jelas menolak Ahok menjadi Gubernur DKI. "Dari dulu juga kami sudah menolak," kata Taufik. Menurut dia, apa yang ditafsirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ahok soal Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, Bupati salah kaprah. (Baca: Djan Faridz Ancam Pecat Romi dari PPP)

    Pengangkatan gubernur, tutur Taufik, bukan menggunakan Pasal 203, tetapi Pasal 174. Pasal 203 dalam perppu itu mengatur pengangkatan gubernur berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Baca: Haji Lulung: Urusan dengan Ahok Belum Selesai)

    Sedangkan Pasal 174 menjelaskan pengangkatan gubernur berdasar Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Pemilihan Jokowi-Ahok dalam Pilkada 2012 menggunakan Undang-Undang 29 Tahun 2007. Buktinya, kata dia, pemilihan berlangsung dua putaran. (Baca: Kata Lulung Soal Kisruh PPP )

    Adapun pembahasan pembentukan sekretariat melibatkan seluruh petinggi partai cabang DKI Jakarta, termasuk Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jakarta. Maka ia menjamin semua partai yang tergabung dalam KMP bakal hadir, termasuk PPP. (Baca:Ahok: Lulung Sparring Partner Saya)

    Dalam struktur kesekretariatan KMP DKI, Taufik menjabat ketua. Lima pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, PPP, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional--yang memperoleh jatah wakil ketua. Posisi sekretaris dijabat Zainuddin, Ketua Fraksi Golkar. (Baca:Lulung Dipecat PPP Kubu Romi)

    ERWAN HERMAWAN

    Berita Terpopuler Lainnya
    Mendiang Manajer Cantik Ditemukan Nyaris Telanjang
    Pengakuan Blakblakan Pembunuh Manajer Cantik
    Alasan Jokowi Berani Naikkan Harga BBM
    Kartu Sehat & Pintar Jokowi Bikin DPR Tak Berdaya
    NU Dukung Ahok Jadi Gubernur DKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...