Ahok Surati Kementerian Minta FPI Dibubarkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Front Betawi Bersatu (FBB) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 24 September 2014. Demo ini adalah aksi Menolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Front Betawi Bersatu (FBB) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 24 September 2014. Demo ini adalah aksi Menolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana mengirim surat rekomendasi pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Bahkan, Ahok, sapaan akrabnya, sudah menandatangani layang tersebut, tinggal memberi nomor. (Baca: Cara Membubarkan Ormas Bermasalah)

    "Karena FPI kebablasan dalam menyerukan pendapat," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 10 November 2014. Surat tersebut akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Baca: FPI Ancam Lempari Ahok Pakai Telur)

    Dalam surat yang sudah ditandatangani tersebut, Ahok menyebut FPI melanggar konstitusi karena menolak pelantikannya sebagai Gubernur. Selain itu, disebutkan, FPI cenderung rasis karena mempermasalahkan Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa.

    Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyebut FPI kerap merugikan warga Jakarta karena unjuk rasanya menyebabkan kemacetan. Selain itu, mereka juga mengancam akan melempari Ahok dengan telur jika blusukan ke kampung-kampung.

    Ahok berharap Kementerian menindaklanjuti surat tersebut. "Kami lihat saja Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri mau bubarkan FPI atau tidak," katanya.

    LINDA HAIRANI

    Terpopuler
    Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
    Jokowi Jadi Primadona di APEC
    Baghdadi, Pemimpin ISIS, Terluka Parah
    Jokowi Top jika Pidato Bahasa Indonesia di APEC 
    Pesta Persib Juara Lumpuhkan Bandung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.