Dua Syarat Pembongkaran Stadion Lebak Bulus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. TEMPO/Subekti

    Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga akhirnya mengizinkan Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dibongkar untuk  digunakan menjadi depo proyek Mass Rapid Transit (MRT). Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi telah  memberikan  rekomendasi pengalihan fungsi stadion tapi tetap memberikan syarat kepada  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Dalam siaran pers yang diunggah di laman Kementerian, Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pemuda, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan ada dua ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah DKI. Pertama, pemerintah provinsi harus menetapkan lokasi pengganti untuk menampung aktivitas kegiatan keolahragaan di Stadion Lebak Bulus selama proses pembangunan Taman BMW.

    Pemprov, kata dia, juga harus bertanggung jawab jika ada masalah hukum dengan Taman tersebut. "Bertanggung-jawab mutlak terhadap segala tuntutan, gugatan dan/atau persoalan hukum yang timbul terkait asset/lahan pengganti prasarana olahraga Stadion Lebak Bulus," kata Gatot (baca juga: Stadion Lebak Bulus Dibongkar, Gantinya 2 Stadion).

    Menteri Imam, kata Gatot, menandatangani rekomendasi itu secara adminsitratif pada 7 November lalu. Dia juga memberikan tembusan kepada Presiden RI, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Perekonomian, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Kepala BPK, Ketua KPK, Kepala BPKP dan Ketua UKP4.

    Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda, Roy Suryo, enggan mengizinkan pengalihan lahan tersebut. Alasannya, sertifikat Taman BMW yang akan dijadikan pengganti stadion dilaporan bermasalah (baca: Roy Suryo Tetap Tak Akan Lepas Stadion Lebak Bulus).

    NUR ALFIYAH

    Berita lain:
    Bahasa Inggris Jokowi Dipuji 
    Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia
    Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.