Kawal Ahok, Polda Kerahkan 12 Ribu Personel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaya Purnama didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Unggung Cahyono (kiri) usai tandatangani MOU Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Balai Kota, Jakarta, 29 September 2014. ANTARA/Reno Esnir

    Basuki Tjahaya Purnama didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Unggung Cahyono (kiri) usai tandatangani MOU Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Balai Kota, Jakarta, 29 September 2014. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Personel ini merupakan gabungan antara TNI dan Polri. "Angkanya mendekati 12 ribu, nanti kami minta bantuan Mabes Polri juga," kata Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono, Jumat, 14 November 2014.

    Menurut Unggung, polisi tidak melarang masyarakat untuk berunjuk rasa saat pelantikan berlangsung. Namun jika penyampaian aspirasi dilakukan secara anarkis, polisi siap menindak tegas. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Kegiatan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Aksi Anarkis.

    Rencananya, Ahok akan dilantik pada Selasa, 18 November 2014. Hari ini, DPRD DKI Jakarta telah menggelar rapat paripurna yang mengumumkan rencana pelantikan itu. 

    Sebelum rapat DPRD digelar, kelompok massa dari Front Pembela Islam dan beberapa ormas rajin menggelar unjuk rasa menolak Ahok. Bahkan saat ini sebanyak 21 orang menjadi tersangka karena unjuk rasa berujung ricuh. (Baca juga: Ahok Dilantik, FPI Keluarkan Tiga Ancaman)

    NINIS CHAIRUNNISA

    Berita lain:
    Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah
    Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM
    MUI Tak Setuju FPI Dibubarkan, Mengapa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.