Ahok Kesulitan Tertibkan Pengembang Properti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ADEK BERRY/AFP/Getty Images

    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ADEK BERRY/AFP/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI kesulitan menertibkan pengembang properti yang sudah menjual unit apartemennya meski bangunannya masih dalam tahap pengerjaan. Alasannya, kata dia, proses penjualan tersebut diizinkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Peluncuran dalam Rangka Pemasaran Properti.

    "Sulit menertibkannya, cara pembelian seperti itu diperbolehkan," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 14 November 2014.

    Ahok menuturkan bahwa masalah itu diperburuk dengan banyaknya warga yang berminat pada jenis pembelian dengan cara inden. Kebanyakan pola pembelian tersebut terjadi di kota besar yang angka kebutuhan terhadap tempat tinggal tinggi. Akibatnya, syarat dokumen yang harus diserahkan pengembang kepada pemerintah setempat menjadi pertimbangan kesekian yang diprioritaskan oleh calon pembeli. (Baca: Di Mimbar Masjid, Pria Ini Pimpin Doa Tolak Ahok)

    Untuk itu, kata Ahok, penanganan masalah tersebut harus dimulai dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan Dinas Tata Ruang serta Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta. Kedua instansi itu, kata dia, harus memperketat pengawasan pada pemenuhan persyaratan bagi pengembang sebelum membangun hunian.

    Selain itu, Ahok berujar, masyarakat perlu meningkatkan ketelitian dan kewaspadaan sebelum membeli unit properti. Alasannya, praktek penjualan unit hunian ilegal masih terjadi lantaran masyarakat tak teliti sebelum melakukan transaksi. "Masalahnya, terkadang warganya juga setuju saja," kata Ahok. (Baca: Kawal Ahok, Polda Kerahkan 12 Ribu Personel)

    LINDA HAIRANI

    Berita Lain
    Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah 
    Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM 
    MUI Tak Setuju FPI Dibubarkan, Mengapa?
    Ahok Didukung MUI Asal...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.