Balai Kota dan DPRD DKI Akan Diterangi PLTG

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, M. Haris Pindratno, mengatakan Pemerintah DKI Jakarta akan membuat purwarupa power plant bertenaga gas untuk mengganti listrik yang selama ini dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara. Mesin ini, kata dia, digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di kompleks Balai Kota dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    "Kami akan mencobanya di Balai Kota dulu," kata Haris saat dihubungi, Sabtu, 15 November 2014.

    Haris menjelaskan, pembangunan power plant ini didasari oleh besarnya beban listrik yang harus dipasok oleh PLN bagi pusat perbelanjaan, gedung, dan kantor pemerintahan. Ia berujar sepertiga dari total kebutuhan listrik nasional ditujukan bagi Jakarta. Kebutuhan ini kemungkinan masih terus bertambah lantaran pertumbuhan listrik di Ibu Kota mencapai 8,5 persen pada tahun 2013. (Baca: Jokowi Ajak Selandia Baru Investasi Bidang Listrik)

    Haris berujar, power plant yang dirancang DKI mampu menyuplai listrik sebesar 15-20 megawatt. Kompleks Balai Kota dan gedung DPRD setidaknya membutuhkan 7-8 mesin.

    Rancangan tersebut, kata dia, sudah dicantumkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 dengan nilai Rp 300 miliar. Nilai itu merupakan kalkulasi proses perancangan hingga pemasangan mesin di dalam tanah. Penempatan power plant di dalam tanah, kata dia, dapat menghemat luas lahan yang dibutuhkan. Delapan unit power plant membutuhkan lahan 30x30 meter dengan kedalaman enam meter.

    Setelah power terpasang, Haris mengatakan, kebutuhan listrik sejak pukul 06.00-17.00 akan dipasok oleh power plant tersebut. Setelahnya, listrik yang dihasilkan power plant tersebut digunakan sebagai sumber tenaga bagi penerangan jalan umum. Skema ini dipilih karena beban puncak penggunaan listrik di kantor pemerintahan terjadi pada siang hari.

    Nantinya, kata Haris, uap yang dihasilkan power plant juga masih bisa dimanfaatkan sumber tenaga pendingin ruangan dan pemanas air. "Tujuannya untuk efisiensi," kata dia.

    Usai penanaman power plant di Balai Kota rampung, Haris mengatakan instansinya akan mengadakan survei pemetaan pipa gas yang sudah tertanam di wilayah Jakarta. Hasil survey itu akan menjadi dasar informasi untuk mengajak pemilik gedung yang sudah dilalui pipa gas untuk beralih menggunakan power plant bertenaga gas. "Kami ingin berpartisipasi meringankan beban PLN,"  ujar Haris.

    LINDA HAIRANI

    Berita Lain
    Di Mimbar Masjid, Pria Ini Pimpin Doa Tolak Ahok 

    Ahok Akan Dilantik, FPI: Itu di Tangan Tuhan

    Unhas Geger, Guru Besar dan Mahasiswi Nyabu 

    Tertangkap Nyabu, Ini Pembelaan Guru Besar Unhas

    G20, Sofyan Djalil Tak Setuju Usulan Menteri Susi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.