Senin, 18 Juni 2018

Ahok Tetapkan Upah Minimum DKI Rp 2,7 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para buruh merangsek masuk ke dalam Tol Jakarta-Merak KM 26 saat melakukan aksi unjuk rasa di Bitung, Tangerang, (3/12). Dalam unjuk rasa ini, mereka menuntut revisi upah minimum kota dan kabupaten Tangerang menjadi Rp 2,602 juta perbulan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Para buruh merangsek masuk ke dalam Tol Jakarta-Merak KM 26 saat melakukan aksi unjuk rasa di Bitung, Tangerang, (3/12). Dalam unjuk rasa ini, mereka menuntut revisi upah minimum kota dan kabupaten Tangerang menjadi Rp 2,602 juta perbulan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi 2015 senilai Rp 2,7 juta. Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah menandatangani surat keputusan tersebut sore ini, Senin, 17 November 2014.

    "Suratnya akan diumumkan besok," kata Ahok, sapaan Basuki, seusai Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Ciracas, Jakarta Timur, Senin, 17 November 2014.

    Ahok menuturkan, nilai tersebut merupakan pembulatan ke atas dari nilai yang diajukan pengusaha, yakni Rp 2.693.764,40. Sedangkan nilai yang diajukan Forum Buruh mencapai Rp 3.574.179,36.

    Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan Kebutuhan Hidup Layak 2015 senilai Rp 2.538.174. Nilai tersebut naik sekitar 10 persen dibandingkan nilai di tahun sebelumnya, yakni Rp2,2 juta. Ahok menuturkan nilai kebutuhan hidup layak yang disusun Pemerintah Provinsi DKI sudah mempertimbangkan beberapa kenaikan yang diprediksi bakal terjadi dalam waktu dekat. Komponen tersebut di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak, kebutuhan transportasi, dan penambahan nilai kebutuhan gizi.

    Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta tak menemukan kata sepakat mengenai nilai upah minimum provinsi yang akan diajukan ke pemerintah. Sidang akhirnya mengajukan dua usulan nilai. Ahok meyakini nilai tersebut akan disetujui oleh pengusaha dan buruh. Untuk itu, ia berujar, tak memperbolehkan pengusaha untuk meminta penangguhan mengenai pemberlakuan nilai tersebut. "Tak boleh lagi ada yang minta penangguhan," kata Ahok.

    LINDA HAIRANI

    Berita Terpopuler:
    Gerindra Cemas Indonesia Jadi Negara Otoriter 

    Jadi Menteri Jokowi, Mengapa Susi Lapor Mega? 

    Jokowi Jadi Koki, Benarkah Australia Menghina? 

    Basmi Mafia Migas, Ini Masukan untuk Faisal Basri  








     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Timnas Paling Sering Lolos Piala Dunia

    Untuk bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia, tim nasional sebuah negara harus mengikuti babak kualifikasi. Tidak semua tim bisa lolos.